JAKARTA, KOMPAS.com - Pertanyaan mengenai independensi politik Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X bertaburan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR RI, Selasa (1/3/2011). Sultan ditantang untuk berani keluar dari kepentingan politik tertentu, bahkan dari organisasi masyarakat di mana dirinya aktif selama ini, yaitu Nasional Demokrat. Apa jawaban Sultan? Think about what you've read so far. Does it reinforce what you already know about mobil keluarga ideal terbaik indonesia? Or was there something completely new? What about the remaining paragraphs?
"Tidak masalah. Non berpartai politik, saya mau kejelasan juga. Saya bicara politik ya berpolitik Pak. Prinsip bagi saya tidak ada masalah. Kalau Nasdem saja enggak boleh, masa ormas saja tidak boleh. Prinsipnya bagi saya walaupun saya berpolitik, saya tidak punya parpol, saya bisa membangun komunikasi dengan semua parpol, tapi ya, tidak harus keluar sekarang," ungkapnya di depan anggota komisi. Posisi politik Sultan sebagai gubernur di wilayah yang memperoleh keistimewaan khusus kerap dipertanyakan. Mayoritas partai politik sibuk mempergunjingkan status politik Sultan mengingat Sultan pernah menjadi elit Golkar dan kini bergabung di Nasional Demokrat. Menurut pihak-pihak tersebut, sebagai pimpinan dari wilayah istimewa, Sultan seharusnya tidak berpolitik. Namun, jawaban Sultan di DPR hari ini mengejutkan. Sultan bahkan malah 'menantang' parpol dengan memberi semacam tenggat waktu untuk memutuskan sikap politiknya. "Kita lihat dulu sikap partai-partai politik terhadap RUUK DIY, itu baru fair," tandasnya.
"Tidak masalah. Non berpartai politik, saya mau kejelasan juga. Saya bicara politik ya berpolitik Pak. Prinsip bagi saya tidak ada masalah. Kalau Nasdem saja enggak boleh, masa ormas saja tidak boleh. Prinsipnya bagi saya walaupun saya berpolitik, saya tidak punya parpol, saya bisa membangun komunikasi dengan semua parpol, tapi ya, tidak harus keluar sekarang," ungkapnya di depan anggota komisi. Posisi politik Sultan sebagai gubernur di wilayah yang memperoleh keistimewaan khusus kerap dipertanyakan. Mayoritas partai politik sibuk mempergunjingkan status politik Sultan mengingat Sultan pernah menjadi elit Golkar dan kini bergabung di Nasional Demokrat. Menurut pihak-pihak tersebut, sebagai pimpinan dari wilayah istimewa, Sultan seharusnya tidak berpolitik. Namun, jawaban Sultan di DPR hari ini mengejutkan. Sultan bahkan malah 'menantang' parpol dengan memberi semacam tenggat waktu untuk memutuskan sikap politiknya. "Kita lihat dulu sikap partai-partai politik terhadap RUUK DIY, itu baru fair," tandasnya.
