JAKARTA, KOMPAS.com " Politisi PDI-P, Maruarar Sirait, mengemukakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus meninggalkan pertimbangan-pertimbangan politis dalam melakukan perombakan kabinet (reshuffle). Presiden seharusnya mendasarkan penilaian pada kinerja secara profesional daripada sekadar hitung-hitungan politik. Parameter yang dipakai sekarang kan kelihatannya adalah politik. Kadernya bagus, tapi partainya lemah, apa akan dipertahankan?Begitu juga sebaliknya. Partai yangloyal tapi kalau tidak bisa berkinerja dengan baik,bagaimana? Bagaimana juga menteri yang kerja bagus tapi partainya tidaklayak? Parameternya apa? tutur Sirait di Gedung DPR, Kamis (10/3/2011). Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah, terus membaca.
Oleh karena itu, menurut Sirait, Presiden harus segera menentukan waktu reshuffle kalau memang itu akan dilakukan serta parameter yang akan dipakainya. Dengan demikian, rakyat juga bisa merespons sesuai dengan kepuasan publik terhadap kinerja menteri tersebut. Rakyat juga kemudian bisa melihat konsistensi Presiden dalam memimpin pemerintahan. Anggota Komisi XI DPR ini menyebutkan, pos-pos menteri yang harus diganti sesuai evaluasi kinerjanya selama ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Pertanian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, ketiga menteri ini mencatat kebijakan-kebijakan yang tak berpihak pada kepentingan rakyat dan negara. ESDM, lifting kita beberapa tahun belakangan kurang tercapai. Pertamina harus bisa melakukan produksi minyak agar ketergantungan terhadap luar negeri itu bisa berkurang. Lalu Menteri Pertanian, bagaimana ke depan? Apakah impor beras mau terus dipertahankan? Menteri BUMN kami harapkan orang profesional tanpa tekanan politik agar mengerti masalah, ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Sirait, Presiden harus segera menentukan waktu reshuffle kalau memang itu akan dilakukan serta parameter yang akan dipakainya. Dengan demikian, rakyat juga bisa merespons sesuai dengan kepuasan publik terhadap kinerja menteri tersebut. Rakyat juga kemudian bisa melihat konsistensi Presiden dalam memimpin pemerintahan. Anggota Komisi XI DPR ini menyebutkan, pos-pos menteri yang harus diganti sesuai evaluasi kinerjanya selama ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Pertanian, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, ketiga menteri ini mencatat kebijakan-kebijakan yang tak berpihak pada kepentingan rakyat dan negara. ESDM, lifting kita beberapa tahun belakangan kurang tercapai. Pertamina harus bisa melakukan produksi minyak agar ketergantungan terhadap luar negeri itu bisa berkurang. Lalu Menteri Pertanian, bagaimana ke depan? Apakah impor beras mau terus dipertahankan? Menteri BUMN kami harapkan orang profesional tanpa tekanan politik agar mengerti masalah, ujarnya.
