JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Moderate Muslim Society, Zuhairi Misrawi, mengungkapkan, pemerintah sebaiknya segera menggunakan kelompok moderat dalam mencegah aksi terorisme. Pasalnya, para pelaku aksi terorisme umumnya adalah kelompok esktrimis yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Islam menggunakan kekerasan. "Pemerintah harus tegas, menggunakan kelompok moderat yang besar, NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah yang mengatakan Pancasila itu final. Pemerintah wajib menggunakan kelompok ini," ujar Zuhairi dalam diskusi "Setelah Bom Buku Terbitlah Isu" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (19/3/2011). Menurut Zuhairi, pemerintah saat ini menggunakan standar ganda dalam menyikapi kelompok esktrimis. Di satu sisi ingin melawan namun di sisi lain seolah ingin merangkul mereka. Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.
"Pemerintah lebih asyik dengan kelompok esktrimisme itu. Bagaimana mereka diundang Mendagri. Tidak bisa double standard," katanya. Zuhairi memberikan satu contoh baik yang dilakukan kelompok moderat dalam menetralkan ekstrimisme, yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa hukum bom bunuh diri adalah haram. Tindakan tegas terhadap kelompok ekstrimis tersebut, lanjut Zuhairi, harus segera dilakukan pemerintah. Sebab, mereka tidak hanya membahayakan nyawa melalui aksi kekerasannya namun juga berbahaya terhadap Pancasila dan konstitusi negara. Jika pemerintah tidak cepat, masyarakat akan semakin tidak percaya kepada pemerintah. "Pemerintah punya mandat kosntitusi menindak itu semua, untuk menimbulkan keamanan," ujarnya. Selain menggunakan kelompok moderat, Zuhairi juga meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Teror bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam memerangi ekstrimisme melalui bimbingan keagamaan. "Apakah BNPT tidak melakukan survei di Jakarta? Saya saja sholat Jumat menemukan adanya khutbah yang bernuansa kebencian. Saya sangat setuju jika ada kerjasam BNPT dengan Kementerian Agama memberikan bimbingan pada ulama-ulama," paparnya.
"Pemerintah lebih asyik dengan kelompok esktrimisme itu. Bagaimana mereka diundang Mendagri. Tidak bisa double standard," katanya. Zuhairi memberikan satu contoh baik yang dilakukan kelompok moderat dalam menetralkan ekstrimisme, yakni fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa hukum bom bunuh diri adalah haram. Tindakan tegas terhadap kelompok ekstrimis tersebut, lanjut Zuhairi, harus segera dilakukan pemerintah. Sebab, mereka tidak hanya membahayakan nyawa melalui aksi kekerasannya namun juga berbahaya terhadap Pancasila dan konstitusi negara. Jika pemerintah tidak cepat, masyarakat akan semakin tidak percaya kepada pemerintah. "Pemerintah punya mandat kosntitusi menindak itu semua, untuk menimbulkan keamanan," ujarnya. Selain menggunakan kelompok moderat, Zuhairi juga meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Teror bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam memerangi ekstrimisme melalui bimbingan keagamaan. "Apakah BNPT tidak melakukan survei di Jakarta? Saya saja sholat Jumat menemukan adanya khutbah yang bernuansa kebencian. Saya sangat setuju jika ada kerjasam BNPT dengan Kementerian Agama memberikan bimbingan pada ulama-ulama," paparnya.
