JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang pendiri Partai Keadilan Yusuf Supendi mengungkapkan, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta menggelapkan dana kampanye Pemilihan Gubernur DKI dari Adang Daradjatun sebesar Rp 10 miliar. Yusuf mengklaim memiliki bukti dokumen dan saksi yang dapat diklarifikasi. "Informasinya, ketika Pilkada DKI, Adang menyerahkan 40 miliar, walau belakangan masih kurang, totalnya 70 miliar. Yang dari 40 miliar, diminta Anis 10 miliar," katanya di seusai melapor ke Badan Kehormatan DPR, Jakarta, Kamis (17/3/2011). Menurutnya, informasi 10 miliar yang diterima Anis tersebut merupakan hasil investigasi sejumlah anggota Dewan Syariah PKS DKI pada 2007. "Dan itu saya tidak mau asal ngomong. Ini berdasarkan ceritanya salah satu anggota dewan syariah ceramah di sebuah mesjid, kebetulan dia salah seorang mahasiswa saya," ucapnya. Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.
Perihal dugaan penggelapan uang tersebut, menurut Yusuf, telah diproses di Dewan Syariah PKS Pusat. Namun, katanya, Dewan Syariah PKS pusat memutuskan tidak ada penggelapan yang dilakukan Anis. Sebab, kepada Dewan Syariah, lanjut Supendi, Anis mengaku tidak menikmati uang tersebut. Uang Rp 10 miliar itu dititipkan sementara kepada seseorang. Kendati demikian, Yusuf bersikukuh memiliki bukti kuat bahwa Anis melakukan penggelapan uang. Ia siap membeberkan bukti tersebut jika PKS melakukan gelar perkara atas kasus itu. "Saya panggil ahli hukum, bagaimana hukumnya menerima uang, entah diapain, entah disimpan, dititipkan, tetap namanya penggelapan," ucapnya. Selain Anis, Yusuf juga menuding Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin menggelapkan uang kampanye yang diberikan dari Jusuf Kalla senilai Rp 34 miliar. Yusuf yang sudah diberhentikan dari PKS karena pelanggaran etika itu juga melaporkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke Badan Kehormatan DPR, hari ini karena dinilai kerap mengirim pesan singkat bernada mengancam kepada Yusuf.
Perihal dugaan penggelapan uang tersebut, menurut Yusuf, telah diproses di Dewan Syariah PKS Pusat. Namun, katanya, Dewan Syariah PKS pusat memutuskan tidak ada penggelapan yang dilakukan Anis. Sebab, kepada Dewan Syariah, lanjut Supendi, Anis mengaku tidak menikmati uang tersebut. Uang Rp 10 miliar itu dititipkan sementara kepada seseorang. Kendati demikian, Yusuf bersikukuh memiliki bukti kuat bahwa Anis melakukan penggelapan uang. Ia siap membeberkan bukti tersebut jika PKS melakukan gelar perkara atas kasus itu. "Saya panggil ahli hukum, bagaimana hukumnya menerima uang, entah diapain, entah disimpan, dititipkan, tetap namanya penggelapan," ucapnya. Selain Anis, Yusuf juga menuding Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin menggelapkan uang kampanye yang diberikan dari Jusuf Kalla senilai Rp 34 miliar. Yusuf yang sudah diberhentikan dari PKS karena pelanggaran etika itu juga melaporkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq ke Badan Kehormatan DPR, hari ini karena dinilai kerap mengirim pesan singkat bernada mengancam kepada Yusuf.
