JAKARTA, KOMPAS.com " Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Refrizal mempersilakan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berencana melayangkan gugatan kepada DPR terkait rencana pembangunan gedung baru yang akan dimulai pada Juni mendatang. Pernyataan ini disampaikannya merespons pernyataan Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan yang mengungkapkan, pihaknya bersama sejumlah LSM akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pekan depan. Tindakan DPR yang tetap meneruskan pembangunan gedung berharga Rp 1,2 triliun itu melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pihak yang akan digugat di antaranya, Ketua DPR, Ketua BURT, dan seluruh anggota BURT. Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:
"Kalau melanggar UU, melanggar UU dari mana? Karena sudah diputuskan (di paripurna). Apanya yang dilanggar? Pasal berapa? Tentang apa yang dilanggar? Silakan saja (menggugat), BURT tidak waspada," ujar Refrizal, saat dihubungi wartawan, Minggu (27/3/2011). Saat ditanya bagaimana tanggapannya atas desakan agar DPR membatalkanrencana pembangunan gedung 36 lantai itu, Refrizal mengatakan, haltersebut juga tidak bisa serta-merta dilakukan. "Dibatalkan, kan, harus jelas alasannya," kata anggota Fraksi PKS ini. Sebelumnya, Yuna, saat dihubungi Kompas.com pagi tadi, memaparkan, salah satu pasal yang dinilai telah dilanggar DPR di antaranya ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara. Pasal ini berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Rencana pembangunan gedung baru DPR ini memang telah menuai kontroversi sejak pertengahan tahun lalu. Selain dana Rp 1,2 triliun yang dinilai terlalu besar, sejumlah fasilitas yang akan melengkapi gedung tersebut juga menuai kritik. Akibat derasnya kritik publik, rencana pembangunan yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2010 lalu akhirnya ditunda. Sekretariat Jenderal DPR, Jumat lalu, akhirnya memastikan bahwa proses pembangunan akan dimulai 22 Juni 2011. Saat ini, DPR akan memulai proses tender yang diikuti 11 perusahaan yang sudah mendaftarkan diri.
"Kalau melanggar UU, melanggar UU dari mana? Karena sudah diputuskan (di paripurna). Apanya yang dilanggar? Pasal berapa? Tentang apa yang dilanggar? Silakan saja (menggugat), BURT tidak waspada," ujar Refrizal, saat dihubungi wartawan, Minggu (27/3/2011). Saat ditanya bagaimana tanggapannya atas desakan agar DPR membatalkanrencana pembangunan gedung 36 lantai itu, Refrizal mengatakan, haltersebut juga tidak bisa serta-merta dilakukan. "Dibatalkan, kan, harus jelas alasannya," kata anggota Fraksi PKS ini. Sebelumnya, Yuna, saat dihubungi Kompas.com pagi tadi, memaparkan, salah satu pasal yang dinilai telah dilanggar DPR di antaranya ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan negara. Pasal ini berbunyi "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Rencana pembangunan gedung baru DPR ini memang telah menuai kontroversi sejak pertengahan tahun lalu. Selain dana Rp 1,2 triliun yang dinilai terlalu besar, sejumlah fasilitas yang akan melengkapi gedung tersebut juga menuai kritik. Akibat derasnya kritik publik, rencana pembangunan yang ditargetkan dimulai pada Oktober 2010 lalu akhirnya ditunda. Sekretariat Jenderal DPR, Jumat lalu, akhirnya memastikan bahwa proses pembangunan akan dimulai 22 Juni 2011. Saat ini, DPR akan memulai proses tender yang diikuti 11 perusahaan yang sudah mendaftarkan diri.
