JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mempertanyakan rapat Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang digelar di sebuah hotel di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Menurutnya, lebih baik rapat-rapat pembahasan maupun sinkronisasi lebih baik dilakukan di gedung dewan. "Kalau bisa dilakukan di sini, dilakukan di sinilah. Harusnya dilakukan di sini ajalah. Kan bisa menghemat anggaran. Bisa fokus atau tidak itu kan tergantung niatnya," ungkap Pramono di Gedung DPR RI, Rabu (8/6/2011). Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek
. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.
Dengan dilakukan jauh dari gedung dewan, politisi PDI-P ini juga melihat keterbatasan akses masyarakat untuk mengetahui jalannya pembahasan. Padahal, RUU ini sendiri nantinya ditujukan untuk masyarakat. Hingga kini, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU BPJS belum juga rampung. Pramono menilai pemerintah mengulur-ulur waktu karena persoalan internal sendiri. Pemerintah dinilai belum jernih dalam pendapat mengenai bentuk BPJS nantinya serta dana besar yang harus dikucurkan untuk menjamin kesehatan masyarakat kecil. "Karena menyangkut dana besar, tarik menariknya kelihatan. Ketika 8 menteri dihadirkan, progress-nya tak tunjukkan kemajuan. Jalan di tempat, padahal di kampanye capres-cawapres ini kan selalu muncul. Salah satu upaya untuk masyarakat tertinggal, harusnya kan makin lama makin besar. BPJS ini supaya ada asas kedilan dengan masyarakat," paparnya. Pembahasan tak kunjung membuahkan hasil ini, menurut Pramono, mengecewakan publik. Apalagi menyewa hotel dengan total biaya nyaris 1.000 dollar AS antara pemerintah bersama dengan Panja RUU dari Komisi IX DPR RI. "Kalau saya pembahasan inti bisa di DPR. Sinkronisasi kan bisa di Wisma Kopo DPR di Puncak," tandasnya.
Dengan dilakukan jauh dari gedung dewan, politisi PDI-P ini juga melihat keterbatasan akses masyarakat untuk mengetahui jalannya pembahasan. Padahal, RUU ini sendiri nantinya ditujukan untuk masyarakat. Hingga kini, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU BPJS belum juga rampung. Pramono menilai pemerintah mengulur-ulur waktu karena persoalan internal sendiri. Pemerintah dinilai belum jernih dalam pendapat mengenai bentuk BPJS nantinya serta dana besar yang harus dikucurkan untuk menjamin kesehatan masyarakat kecil. "Karena menyangkut dana besar, tarik menariknya kelihatan. Ketika 8 menteri dihadirkan, progress-nya tak tunjukkan kemajuan. Jalan di tempat, padahal di kampanye capres-cawapres ini kan selalu muncul. Salah satu upaya untuk masyarakat tertinggal, harusnya kan makin lama makin besar. BPJS ini supaya ada asas kedilan dengan masyarakat," paparnya. Pembahasan tak kunjung membuahkan hasil ini, menurut Pramono, mengecewakan publik. Apalagi menyewa hotel dengan total biaya nyaris 1.000 dollar AS antara pemerintah bersama dengan Panja RUU dari Komisi IX DPR RI. "Kalau saya pembahasan inti bisa di DPR. Sinkronisasi kan bisa di Wisma Kopo DPR di Puncak," tandasnya.
