JAKARTA, KOMPAS.com - Berbagai perlakuan tidak baik warga Arab kepada para tenaga kerja asal Indonesia terus terungkap. Selain berbagai tindakan kekerasan hingga pelecehan seksual, para majikan juga kerap melarang TKI untuk melaksanakan ibadah shalat. Ketua Pusat Kajian WanitaJender Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto mengatakan, hasil penelitiannya terhadap 70 TKI di Abu Dhabi dan 100 TKI di Dubai, 75 persennya dilarang menunaikan shalat oleh majikan. Anda tidak dapat mempertimbangkan semua yang anda hanya membaca untuk menjadi informasi penting tentang
. Tapi jangan heran jika Anda menemukan diri Anda mengingat dan menggunakan informasi ini sangat dalam beberapa hari mendatang.
"Majikan tidak ingin kehilangan lima kali sekian menit untuk shalat," kata Sulistyowati saat diskusi di Jakarta, Sabtu (25/6/2011). Imas (23), mantan TKI di Kuwait asal Majalengka, Jawa Barat, membenarkan hal itu. "Kan di sini (Indonesia) shalat lima waktu. Majikan di sana bilang kamu kelamaan. Shalat itu cukup niat sama Al Fatihah, sudah selesai. Kamu buang-buang waktu," ucapnya. Sulistyowati menambahkan, persoalan lain yakni adanya perubahan kontrak sepihak oleh agen penyalur dengan majikan. Sebelum diberangkatkan, kata dia, calon TKI dibuatkan kontrak yang sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI. "Sampai di sana ada kontrak baru yang harus ditandatangani. Lalu ada kontrak lain yang pekerja tidak dilibatkan, yaitu kontrak yang dibuat agensi dengan majikan. Itu salah satunya mengatur besarnya gaji. Yang diterima bisa setengah upah minimum di sana," jelas dia.
"Majikan tidak ingin kehilangan lima kali sekian menit untuk shalat," kata Sulistyowati saat diskusi di Jakarta, Sabtu (25/6/2011). Imas (23), mantan TKI di Kuwait asal Majalengka, Jawa Barat, membenarkan hal itu. "Kan di sini (Indonesia) shalat lima waktu. Majikan di sana bilang kamu kelamaan. Shalat itu cukup niat sama Al Fatihah, sudah selesai. Kamu buang-buang waktu," ucapnya. Sulistyowati menambahkan, persoalan lain yakni adanya perubahan kontrak sepihak oleh agen penyalur dengan majikan. Sebelum diberangkatkan, kata dia, calon TKI dibuatkan kontrak yang sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI. "Sampai di sana ada kontrak baru yang harus ditandatangani. Lalu ada kontrak lain yang pekerja tidak dilibatkan, yaitu kontrak yang dibuat agensi dengan majikan. Itu salah satunya mengatur besarnya gaji. Yang diterima bisa setengah upah minimum di sana," jelas dia.
