JAKARTA, KOMPAS.com " Politisi Partai Demokrat, Andi Nurpati, Rabu (22/6/2011), menuding, mafia justru ada di Mahkamah Konstitusi. Ia merasa telah dijebak. Andi Nurpati menuding balik dan buka suara mengenai tudingan miring kepadanya yang dibeberkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada rapat Panja Mafia Pemilu di Gedung DPR, Selasa (21/6/2011) kemarin. "Mafianya justru ada di MK. Berdasarkan penjelasan MK di Panja, saya lihat justru tidak ada peran dan keterkaitan saya dengan pembuatan surat palsu. Jangan-jangan ini skenario. Saya merasa dijebak. Saya yakin ini by scenario," ujar Andi, yang juga mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), saat dihubungi wartawan. Ia menyebutkan, saat diketahui surat tertanggal 14 Agustus adalah surat yang palsu, ia segera merevisi keputusan KPU. Jika dipanggil Panja, Andi menyatakan siap menjelaskan soal surat putusan MK tertanggal 14 Agustus 2009,serta surat tertanggal 17 Agustus 2009 yang dinyatakan sebagai surat asli putusan MK. Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.
"Prinsip saya, setelah mengetahui surat itu dinyatakan palsu, saya langsung merevisi keputusan KPU. KPU sudah perbaiki, sudah ada direvisi oleh KPU. Pada saat itu sudah clear. Tetapi, kenapa baru diangkat lagi sekarang, padahal sudah dua tahun lalu kejadiannya," katanya. Ketika ditanya mengapa ia mengabaikan protes Bawaslu yang merasa adanya kejanggalan dalam surat putusan MK, menurut Andi, hal itu ia lakukan karena tak berani mengubah keputusan MKyang saat itu dia anggap sebagai surat asli. "Saya memang sempat diskusi membahas amar putusan MK dengan Bawaslu. Saya tidak berani membatalkan karena itu putusan MK," katanya. Lalu, ia mempertanyakan staf MK yang diam saja saat hadir dalam rapat pleno KPU pada tanggal 2 September 2009."Sekali lagi, pada saat itu ada orang MK yang hadir. Ketika kami kemudian membahas itu (kejanggalan surat MK), orang MK tidak keberatan. Seharusnya orang MK dibekali putusan amar-amaritu agar mengerti apa substansi putusan MK yang dibahas pada pleno KPU," kata Andi. Ia meminta Panja Mafia Pemilu dapat menyelesaikan kasus tersebut tanpa politisasi dan tetap obyektif. Apalagi, ia menduga semua pemalsuan itu terjadi di MK. "Saya kira lebih baik Panja berharap clear semua masalahnya. Jangan masalah politis, betul-betul obyektif. Belasan surat MK ada yang diduga palsu. Kalau mau adil yang lain dong, yang belasan surat itu diinvestigasi. Siapa saja yang memproses belasan surat bermasalah itu. MK harus berani mengungkap. Mayoritas semua persoalan ada di MK," ucap Andi Nurpati.
"Prinsip saya, setelah mengetahui surat itu dinyatakan palsu, saya langsung merevisi keputusan KPU. KPU sudah perbaiki, sudah ada direvisi oleh KPU. Pada saat itu sudah clear. Tetapi, kenapa baru diangkat lagi sekarang, padahal sudah dua tahun lalu kejadiannya," katanya. Ketika ditanya mengapa ia mengabaikan protes Bawaslu yang merasa adanya kejanggalan dalam surat putusan MK, menurut Andi, hal itu ia lakukan karena tak berani mengubah keputusan MKyang saat itu dia anggap sebagai surat asli. "Saya memang sempat diskusi membahas amar putusan MK dengan Bawaslu. Saya tidak berani membatalkan karena itu putusan MK," katanya. Lalu, ia mempertanyakan staf MK yang diam saja saat hadir dalam rapat pleno KPU pada tanggal 2 September 2009."Sekali lagi, pada saat itu ada orang MK yang hadir. Ketika kami kemudian membahas itu (kejanggalan surat MK), orang MK tidak keberatan. Seharusnya orang MK dibekali putusan amar-amaritu agar mengerti apa substansi putusan MK yang dibahas pada pleno KPU," kata Andi. Ia meminta Panja Mafia Pemilu dapat menyelesaikan kasus tersebut tanpa politisasi dan tetap obyektif. Apalagi, ia menduga semua pemalsuan itu terjadi di MK. "Saya kira lebih baik Panja berharap clear semua masalahnya. Jangan masalah politis, betul-betul obyektif. Belasan surat MK ada yang diduga palsu. Kalau mau adil yang lain dong, yang belasan surat itu diinvestigasi. Siapa saja yang memproses belasan surat bermasalah itu. MK harus berani mengungkap. Mayoritas semua persoalan ada di MK," ucap Andi Nurpati.
