JAKARTA, KOMPAS.com " Media massa mengalami hal yang dilematis ketika melakukan pemberitaan mengenai terorisme. Di satu sisi, media ingin melakukan pemberitaan serealis dan sefaktual mungkin. Namun di sisi lain, pemberitaan yang realis dapat menimbulkan komplikasi baru. Hal tersebut disampaikan anggotaDewan Pers, Agus Sudibyo, dalam diskusi "Bagaimana Wajah Terorisme di Media," yang diselenggarakan oleh Alwari dan Sejuk (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman) di Jakarta, Sabtu (4/6/2011). Agus mencontohkan pemberitaan mengenai kejadian teror di Hotel Taj Mahal, Mumbai, India, pada tahun 2008. Pada kejadian tersebut, lanjut dia, ada sejumlah teroris yang tidak sempat melarikan diri dari dalam hotel setelah pengeboman terjadi. Pada peristiwa tersebut, sejumlah televisi pun melakukan siaran langsung. Mereka tetap melakukan siaran sekalipun pihak yang berwajib telah melarangnya. Dengan alasan, lanjut dia, siaran merupakan hak publik, di mana masyarakat harus mengetahui peristiwa tersebut. Sangat disayangkan, gerakan pasukan antiteror justru dapat diketahui para teroris yang bersembunyi di dalam hotel melalui tayangan siaran langsung sejumlah media tersebut. Alhasil, belasan aparat keamanan tersebut tewas. Apakah semuanya masuk akal sejauh ini? Jika tidak, aku yakin bahwa hanya dengan membaca sedikit lebih, semua fakta akan jatuh ke tempatnya.
"Ini kan dilematis. Bahwa iya, buat media itu mempunyai fungsi untuk menyampaikan apa yang terjadi. Tapi tanpa kehatian-hatian, tanpa mempertimbangkan dampak tayangan live, televisi justru memfasilitasi teroris untuk melakukan penyerangan yang lebih mematikan," sebutnya. Akhirnya, Dewan Pers India pun membuat kode etik bagaimana media, khususnya televisi, menyiarkan peristiwa terorisme. "Value-nya adalah bahwa prinsip-prinsip (dan) teknik-teknik jurnalisme yang dalam kondisi normal itu silakan digunakan secara bebas. Dalam kondisi-kondisi yang darurat dan spesifik, sebaiknya dipertimbangkan lagi," ucapnya. Jadi, lanjut dia, harus ada pembedaan jurnalisme dalam kondisi normal dan spesifik. "Harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar," sebutnya. Terhadap peristiwa tersebut, ia berpendapat, nyawa petugas jauh lebih berharga dibandingkan tayangan eksklusif sebuah media. Kasus tersebut merupakan salah satu dari kasus-kasus lainnya yang serupa. Ia pun menyebutkan tayang live ini bisa menginsipirasi orang untuk melakukan hal yang sama dari tayangan tersebut. "Aspek-aspek dampak ini yang masih sangat sering dikesampingkan," ujarnya.
"Ini kan dilematis. Bahwa iya, buat media itu mempunyai fungsi untuk menyampaikan apa yang terjadi. Tapi tanpa kehatian-hatian, tanpa mempertimbangkan dampak tayangan live, televisi justru memfasilitasi teroris untuk melakukan penyerangan yang lebih mematikan," sebutnya. Akhirnya, Dewan Pers India pun membuat kode etik bagaimana media, khususnya televisi, menyiarkan peristiwa terorisme. "Value-nya adalah bahwa prinsip-prinsip (dan) teknik-teknik jurnalisme yang dalam kondisi normal itu silakan digunakan secara bebas. Dalam kondisi-kondisi yang darurat dan spesifik, sebaiknya dipertimbangkan lagi," ucapnya. Jadi, lanjut dia, harus ada pembedaan jurnalisme dalam kondisi normal dan spesifik. "Harus mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar," sebutnya. Terhadap peristiwa tersebut, ia berpendapat, nyawa petugas jauh lebih berharga dibandingkan tayangan eksklusif sebuah media. Kasus tersebut merupakan salah satu dari kasus-kasus lainnya yang serupa. Ia pun menyebutkan tayang live ini bisa menginsipirasi orang untuk melakukan hal yang sama dari tayangan tersebut. "Aspek-aspek dampak ini yang masih sangat sering dikesampingkan," ujarnya.
