JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch Febri Diansyah mengatakan, saat ini lembaga penegak hukum di bawah pemerintahan seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian sulit untuk memberantas korupsi. Hal ini karena lembaga-lembaga tersebut dihadapkan pada kekuasaan dan pemilik modal besar yang mempengaruhi pemberantasan korupsi. "Pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil kalau Kejaksaan Agungdan Kepolisian berada di bawah Presiden karena mereka sulit untuk independen. Apalagiterkait politik dan pemilik modal yang kuat," papar Febri di ruang diskusi DPD, Jumat (24/06/2011). Menurutnya, lembaga yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, selama ini lanjutnya, sejumlah kalangan menganggap KPK sebagai lembaga independen yang ad hoc dan bersifat sementara. Padahal, kata Febri, KPK harusnya dijadikan lembaga ad hoc untuk tujuan tertentu bukan waktu tertentu. KPK pun dibutuhkan oleh Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersama-sama berantas korupsi. Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek
. Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.
"Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak maksimal, sehingga korupsi menggerus hak-hak masyarakat. Tapi, lembaga penegak hukum di bawah pemerintah tidak efektif dalam menegakkan anti korupsi. Oleh karena itu, kita butuh KPK. Lembaga ini bukan lembaga yang dibentuk untuk sementara waktu, ad hoc yang dimaksud adalah untuk tujuan tertentu. Karena korupsi akan melekat seterusnya di setiap kewenangan," imbuhnya. Sementara itu, menurut Anggota DPD I Wayan Sudirta, saat ini kelompok orang baik yang ingin memberantas korupsi tidak terorganisir, sedangkan kelompok penjahat koruptor terorganisir di beberapa tempat termasuk di lembaga pemerintahan. "Orang baik-baik belum terorganisasi. Jadinya barang-barang bagus (lembaga anti korupsi) masih ad hoc. Sedangkan penjahatnya sudah terorganisasi," kata Wayan. Ia pun menuturkan memang ada suara-suara yang masih menginginkan KPK dibubarkan. Namun, ia percaya KPK tetap dapat memberikan langkah-langkah jitu memberantas kasus korupsi yang masih bergantung. "Jangan dulu berpikir membubarkan KPK sekalipun saya dituduh membela KPK saya memang harus bersimpati pada KPK. KPK ini sudah cukup menggembirakan, tapi belum cukup memuaskan tapi masak karena kita belum puas jadi dibubarkan. Kita perlu orang baik untuk berantas korupsi," tukasnya.
"Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak maksimal, sehingga korupsi menggerus hak-hak masyarakat. Tapi, lembaga penegak hukum di bawah pemerintah tidak efektif dalam menegakkan anti korupsi. Oleh karena itu, kita butuh KPK. Lembaga ini bukan lembaga yang dibentuk untuk sementara waktu, ad hoc yang dimaksud adalah untuk tujuan tertentu. Karena korupsi akan melekat seterusnya di setiap kewenangan," imbuhnya. Sementara itu, menurut Anggota DPD I Wayan Sudirta, saat ini kelompok orang baik yang ingin memberantas korupsi tidak terorganisir, sedangkan kelompok penjahat koruptor terorganisir di beberapa tempat termasuk di lembaga pemerintahan. "Orang baik-baik belum terorganisasi. Jadinya barang-barang bagus (lembaga anti korupsi) masih ad hoc. Sedangkan penjahatnya sudah terorganisasi," kata Wayan. Ia pun menuturkan memang ada suara-suara yang masih menginginkan KPK dibubarkan. Namun, ia percaya KPK tetap dapat memberikan langkah-langkah jitu memberantas kasus korupsi yang masih bergantung. "Jangan dulu berpikir membubarkan KPK sekalipun saya dituduh membela KPK saya memang harus bersimpati pada KPK. KPK ini sudah cukup menggembirakan, tapi belum cukup memuaskan tapi masak karena kita belum puas jadi dibubarkan. Kita perlu orang baik untuk berantas korupsi," tukasnya.
