JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI mendadak meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sesaat setelah menerima laporan Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS), Senin (18/7/2011). Menurut Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, pertemuan berupa rapat konsultasi ini diperlukan untuk meminta konfirmasi tentang sikap pemerintah terhadap pembahasan RUU BPJS. Presiden merujuk pimpinan DPR kepada Wakil Presiden Boediono. "Pansus tadi melaporkan ke kita (Pimpinan DPR) dan karena ini krusial, kami telepon kepada Presiden. Akhirnya sekarang pimpinan DPR dan pimpinan Pansus akan mengadakan konsultasi resmi dengan Wapres, tempatnya ada di Kantor Wapres," ungkapnya. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Menurut Priyo, Presiden merujuk kepada Boediono karena dari awal Presiden sudah menyerahkan tanggung jawab koordinasi pada Wapres dalam pembahasan RUU BPJS.Politisi Golkar ini mengatakan, persoalan krusial yang akan dibahas bersama Wapres adalah perdebatan antara dewan dan pemerintah mengenai persoalan transformasi empat BUMN, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen dan PT Asabri, menjadi satu bentuk BPJS. "Yang krusial adalah mengenai masalah transformasi dan nanti apakah persidangan (BPJS) ini kita paksakan harus selesai, atau masa sidang ke depan," tambahnya. Perdebatan mengenai transformasi BPJS antara pemerintah dan Dewan tak kunjung selesai sejak pekan lalu. Pemerintah tak sepakat pada model transformasi menyeluruh yang ditawarkan oleh DPR dan meminta transformasi berjalan secara bertahap. DPR mengaku sepakat transformasi secara bertahap, namun dengan syarat seluruh BUMN yang ada sekarang nantinya melebur menjadi satu BPJS. Sementara itu, pemerintah meminta agar empat BUMN tetap mengelola jaminan sosial dasar yang sudah dikelolanya hingga saat ini.Berbagai penundaan dan perdebatan kerap mewarnai pembahasan poin transformasi dalam pembahasan RUU BPJS. Jumat lalu, rapat lanjutan seharusnya digelar. Namun, pemerintah membatalkan rapat secara sepihak dengan alasan harus mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden. Pembahasan RUU ini memasuki tenggat waktu menjelang 22 Juli mendatang. Pekan ini, masa sidang IV DPR RI akan berakhir.
Menurut Priyo, Presiden merujuk kepada Boediono karena dari awal Presiden sudah menyerahkan tanggung jawab koordinasi pada Wapres dalam pembahasan RUU BPJS.Politisi Golkar ini mengatakan, persoalan krusial yang akan dibahas bersama Wapres adalah perdebatan antara dewan dan pemerintah mengenai persoalan transformasi empat BUMN, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen dan PT Asabri, menjadi satu bentuk BPJS. "Yang krusial adalah mengenai masalah transformasi dan nanti apakah persidangan (BPJS) ini kita paksakan harus selesai, atau masa sidang ke depan," tambahnya. Perdebatan mengenai transformasi BPJS antara pemerintah dan Dewan tak kunjung selesai sejak pekan lalu. Pemerintah tak sepakat pada model transformasi menyeluruh yang ditawarkan oleh DPR dan meminta transformasi berjalan secara bertahap. DPR mengaku sepakat transformasi secara bertahap, namun dengan syarat seluruh BUMN yang ada sekarang nantinya melebur menjadi satu BPJS. Sementara itu, pemerintah meminta agar empat BUMN tetap mengelola jaminan sosial dasar yang sudah dikelolanya hingga saat ini.Berbagai penundaan dan perdebatan kerap mewarnai pembahasan poin transformasi dalam pembahasan RUU BPJS. Jumat lalu, rapat lanjutan seharusnya digelar. Namun, pemerintah membatalkan rapat secara sepihak dengan alasan harus mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden. Pembahasan RUU ini memasuki tenggat waktu menjelang 22 Juli mendatang. Pekan ini, masa sidang IV DPR RI akan berakhir.
