JAKARTA, KOMPAS.com " Anggota Panja Mafia Pemilu DPR, Akbar Faisal, menegaskan bahwa Panja mendapati kesalahan Andi Nurpati dalam kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi terkait penambahan suara untuk Partai Hanura di Dapil Sulsel I. Hasil temuan Panja ini seharusnya linier dengan hasil pemeriksaan polisi terhadap politisi Demokrat tersebut. Namun, lanjutnya, keputusan untuk menetapkan Andi sebagai tersangka atau bukan sepenuhnya menjadi kewenangan polisi.
"Saya tidak bisa jawab itu. Saya bukan aparat hukum. Kalau dari hasil temuan Panja, kami tahu bahwa dominan dia (Andi). Ini dilihat dari segi politiknya. Soal dominan dari sisi hukum, biarlah kepolisian yang bekerja untuk itu," katanya di Warung Daun Cikini, Sabtu (16/7/2011). Politisi Hanura ini mengatakan, peran Andi yang dominan tentu bisa diterjemahkan secara hukum oleh aparat. Oleh karena itu, Akbar mengatakan, DPR hanya bisa mendorong kepolisian untuk bekerja secara independen. Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.
"Kami desak dan kami dukung kepolisian untuk segera menyelesaikan masalah ini, dan saya rasa kepolisian telah bekerja dengan baik," tuturnya. Selain itu, Akbar menyesalkan penolakan Polri atas permintaan Panja untuk meminta keterangan tersangka kasus pemalsuan surat MK, Mashuri Hasan, mantan juru panggil di bagian Kepaniteraan MK. Menurut Akbar, Polri tak boleh menolak karena hak DPR dijamin konstitusi. Maka, ketika DPR meminta, Polri seharusnya memberi izin. "Tapi, kan kami tidak mau ribut dan terjebak pada perdebatan yang tidak perlu seperti itu. Kemungkinan Panja akan berkunjung ke Mabes Polri untuk bertemu dengan dia," tandas Akbar.
"Saya tidak bisa jawab itu. Saya bukan aparat hukum. Kalau dari hasil temuan Panja, kami tahu bahwa dominan dia (Andi). Ini dilihat dari segi politiknya. Soal dominan dari sisi hukum, biarlah kepolisian yang bekerja untuk itu," katanya di Warung Daun Cikini, Sabtu (16/7/2011). Politisi Hanura ini mengatakan, peran Andi yang dominan tentu bisa diterjemahkan secara hukum oleh aparat. Oleh karena itu, Akbar mengatakan, DPR hanya bisa mendorong kepolisian untuk bekerja secara independen. Jika fakta
"Kami desak dan kami dukung kepolisian untuk segera menyelesaikan masalah ini, dan saya rasa kepolisian telah bekerja dengan baik," tuturnya. Selain itu, Akbar menyesalkan penolakan Polri atas permintaan Panja untuk meminta keterangan tersangka kasus pemalsuan surat MK, Mashuri Hasan, mantan juru panggil di bagian Kepaniteraan MK. Menurut Akbar, Polri tak boleh menolak karena hak DPR dijamin konstitusi. Maka, ketika DPR meminta, Polri seharusnya memberi izin. "Tapi, kan kami tidak mau ribut dan terjebak pada perdebatan yang tidak perlu seperti itu. Kemungkinan Panja akan berkunjung ke Mabes Polri untuk bertemu dengan dia," tandas Akbar.
