BOGOR, KOMPAS.com " Politisi Partai Demokrat,Muhammad Nasir, meminta Nazaruddin untuk tidak banyak bicara dan membuatpernyataan yang dapat memperkeruh suasana. Hal itu dianggapnya sangattidak baik untuk Partai Demokrat. "Kalau Nazaruddin masih di luarnegeri, lebih baik diam karena tidak baik buat partai,"ujar Nasir saatditemui usai acara penutupan Rakornas Partai Demokrat di Sentul, Bogor,Jawa Barat, Minggu (24/7/2011). Nasir yang mengaku sebagaisaudara sepupu Nazaruddin ini juga mendesak agar mantan Bendahara UmumPartai Demokrat itu memenuhi panggilan KPK untuk menceritakan apa yangterjadi sebenarnya. "Segera Nazaruddin pulang untuk melaksanakan proses hukum KPK. Saya minta Pak Nazaruddin segera balik ke Indonesia," ujarnya. Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.
Anggota Komisi III DPR ini juga meminta tidak membicarakan persoalan yang melilit Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Jangan membicarakan ketua umum karena masih satu partai, tidak baik,"pungkasnya. Nasir menggantikan posisi Nazaruddin di Komisi III DPR menyusul buronnya Nazaruddin yang tersandung perkara dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang. Belakangan nama Nasir disebut-sebut dalam perkara lain yang juga diduga melibatkan Nazaruddin. Nasir disebut sebagai salah satu komisaris PTMahkota Negara yang menjadi perusahaan rekanan Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi serta Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun2007-2008. Diduga, ada proses yang tidak beres di balik kemenangan perusahaan itu dalam proyek di dua kementerian tersebut. KPK telah mengeluarkan surat pencegahan terhadap Nasir ke luar negeri.
Anggota Komisi III DPR ini juga meminta tidak membicarakan persoalan yang melilit Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Jangan membicarakan ketua umum karena masih satu partai, tidak baik,"pungkasnya. Nasir menggantikan posisi Nazaruddin di Komisi III DPR menyusul buronnya Nazaruddin yang tersandung perkara dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang. Belakangan nama Nasir disebut-sebut dalam perkara lain yang juga diduga melibatkan Nazaruddin. Nasir disebut sebagai salah satu komisaris PTMahkota Negara yang menjadi perusahaan rekanan Kementerian Tenaga Kerjadan Transmigrasi serta Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun2007-2008. Diduga, ada proses yang tidak beres di balik kemenangan perusahaan itu dalam proyek di dua kementerian tersebut. KPK telah mengeluarkan surat pencegahan terhadap Nasir ke luar negeri.
