TERNATE, KOMPAS.com - Sebanyak 50 keluarga transmigran asal Jawa Barat yang menempati permukiman SP3 Desa Dehegila, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, minta dipulangkan ke daerah asal mereka. Penyebabnya, selama tujuh bulan mereka tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat. "Segala kebutuhan kami tidak pernah dilayani oleh pemerintah, baik Disnakertrans Pulau Morotai maupun Disnakertrans Provinsi Maluku Utara. Kami akan mengajukan proposal kepada Menteri Transmigrasi untuk memindahkan kami ke daerah lain," kata Suwarno, koordinator transmigran saat dihubungi di Ternate, Senin (25/7/2011). Menurut Suwarno, selama membangun kehidupan di kawasan transmigrasi Desa Deheliga, tidak ada satupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. "Bahkan tidak ada orang yang melindungi, seolah kami dilepas begitu saja," katanya. Masalah yang mereka hadapi di daerah lokasi SP3, antara lain tidak tersedianya lahan usaha. Selama 7 bulan menempati SP3, warga mengaku baru dua hari lalu menerima pembagian lahan. "Itupun kami ukur dan bersihkan sendiri," tambah Suwarno, yang mengaku sudah berulang kali mengikuti program transmigrasi. Menurut Suwarno, warga trans di SP3 Morotai itu memilih keluar dari Pulau Morotai dan mencari daerah transmigrasi baru. "Warga transmigran di sini seperti makan buah simalakama. Mau pulang seperti kalah dalam perang, tidak pulang nanti juga mati pelan-pelan," ujar Mansur, salah satu warga trans asal Karawang. Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
.
Menurut dia, lahan pekarangan yang belakangan digunakan warga untuk menanam karena belum kebagian lahan usaha, justru diklaim penduduk lokal sebagai miliknya. Karena itu, warga transmigrasi juga mempertanyakan lahan yang sementara mereka tempati, apakah sudah dibebaskan atau belum oleh pemerintah setempat. Masih banyak lagi hal yang membuat warga transmigrasi asal Jawa Barat itu tak puas saat menempati SP3. Di antaranya, jatah hidup yang sering disunat oknum tertentu. Jatah bibit tanaman serta pupuk karena selama tujuh bulan juga baru satu kali diterima. Belum lagi alat perlengkapan pertanian yang tidak lengkap diterima dan sebagainya. "Termasuk juga masalah air bersih. Air bersih di sini itu baru jalan kalau ada kunjungan pejabat. Kalau tidak ada kunjungan tidak pernah jalan. Jadi warga hanya berharap air bersih dari air hujan," tambah Mansur, sembari mengaku mesin pembangkit air itu tidak mampu menyuplai air ke rumah warga. Belakangan mesin pembangkit tidak pernah aktif, lantaran tidak ada bahan bakarnya. Warga akan membuat proposal ke pemerintah provinsi untuk meminta 50 keluarga transmigran itu dipulangkan ke daerah mereka, asal atau dipindahkan ke lokasi transmigrasi lain, selain Pulau Morotai. Terkait masalah itu, Penjabat Bupati Pulau Morotai, Sukemi Sahab, belum bisa dikonfirmasi. Sumber: ANTARA
Menurut dia, lahan pekarangan yang belakangan digunakan warga untuk menanam karena belum kebagian lahan usaha, justru diklaim penduduk lokal sebagai miliknya. Karena itu, warga transmigrasi juga mempertanyakan lahan yang sementara mereka tempati, apakah sudah dibebaskan atau belum oleh pemerintah setempat. Masih banyak lagi hal yang membuat warga transmigrasi asal Jawa Barat itu tak puas saat menempati SP3. Di antaranya, jatah hidup yang sering disunat oknum tertentu. Jatah bibit tanaman serta pupuk karena selama tujuh bulan juga baru satu kali diterima. Belum lagi alat perlengkapan pertanian yang tidak lengkap diterima dan sebagainya. "Termasuk juga masalah air bersih. Air bersih di sini itu baru jalan kalau ada kunjungan pejabat. Kalau tidak ada kunjungan tidak pernah jalan. Jadi warga hanya berharap air bersih dari air hujan," tambah Mansur, sembari mengaku mesin pembangkit air itu tidak mampu menyuplai air ke rumah warga. Belakangan mesin pembangkit tidak pernah aktif, lantaran tidak ada bahan bakarnya. Warga akan membuat proposal ke pemerintah provinsi untuk meminta 50 keluarga transmigran itu dipulangkan ke daerah mereka, asal atau dipindahkan ke lokasi transmigrasi lain, selain Pulau Morotai. Terkait masalah itu, Penjabat Bupati Pulau Morotai, Sukemi Sahab, belum bisa dikonfirmasi. Sumber: ANTARA
