JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan menyurati semua kepala daerah, agar lebih responsif dalam penanganan kasus tawuran warga yang terjadi belakangan ini, baik di Jakarta maupun di daerah. "Kami akan surati semua daerah, untuk lebih responsif terhadap gejala-gejala seperti itu yang bisa menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat," kata Gamawan, seusai acara Rapat Kerja dan Lokakarya Nasional Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (20/7/2011). Menurut Gamawan, pihaknya juga meminta gubernur, wali kota, dan bupati untuk menugaskan dari level pemerintah terdepan (kelurahan, kepala desa, camat), agar lebih proaktif memantau apa yang terjadi di tengah masyarakat dan apa yang bisa menimbulkan konflik. "Kami juga sudah mengadakan rapat khusus dengan 33 gubernur di Makassar beberapa waktu lalu yang membahas masalah ini. Jangan kita mengandalkan polisi terus, karena ini merupakan tugas dari penyelenggara pemerintah dalam pembangunan kemasyarakatan. Ini bagian dari pembinaan masyarakat," kata Gamawan. Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang
? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan paragraf yang tersisa?
Kepala Bagian Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri, Komisaris Jenderal (Pol) Imam Sudjarwo, mengatakan, pihaknya mengerahkan Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan intelijen untuk mengantisipasi banyaknya tawuran yang akhir-akhir ini banyak terjadi, baik di Jakarta maupun di daerah. "Kami mengedepankan aspek penangkalan dan pencegahan dari Bimas, intel, sehingga tentu ke depan akan berkurang. Kalau hilang sama sekali tentu tidak mungkin, mungkin berkurang," katanya. Sejak dulu, ungkap Imam, pihaknya telah melakukan langkah upaya penangkalan dan pencegahan terhadap potensi terjadinya tawuran. "Aspek itulah yang kami upayakan. Tetapi kalau sudah terjadi, tentu dari aspek penegakan hukum yang kami lakukan," tuturnya. Sumber: ANTARA
Kepala Bagian Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri, Komisaris Jenderal (Pol) Imam Sudjarwo, mengatakan, pihaknya mengerahkan Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan intelijen untuk mengantisipasi banyaknya tawuran yang akhir-akhir ini banyak terjadi, baik di Jakarta maupun di daerah. "Kami mengedepankan aspek penangkalan dan pencegahan dari Bimas, intel, sehingga tentu ke depan akan berkurang. Kalau hilang sama sekali tentu tidak mungkin, mungkin berkurang," katanya. Sejak dulu, ungkap Imam, pihaknya telah melakukan langkah upaya penangkalan dan pencegahan terhadap potensi terjadinya tawuran. "Aspek itulah yang kami upayakan. Tetapi kalau sudah terjadi, tentu dari aspek penegakan hukum yang kami lakukan," tuturnya. Sumber: ANTARA
