JAKARTA, KOMPAS.com " Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak tahu soal dugaan pemalsuan 16 surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilu 2009. Bawaslu hanya tahu adanya dugaan pemalsuan dua surat keputusan MK. "Kami tidak tahu. Setahu saya yang kami curigai dua surat dan itu yang kita persoalkan ke MK," kata Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, Selasa (12/7/2011) di Mabes Polri. Bambang ditanya oleh penyidik soal dugaan pemalsuan 16 surat keputusan MK. Bambang menjelaskan, surat palsu pertama terkait keputusan sengketa pemilu di daerah pemilihan Sulawesi Selatan I. Surat dengan nomor 112/PAN.MK/VIII/ 2009 tertanggal 14 Agustus 2009 itu dijadikan dasar dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menetapkan Dewi Yasin Limpo sebagai calon anggota legislatif dari Partai Hanura. Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik tentang
. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.
Menurut Bambang, pihaknya baru tahu bahwa surat yang dikirim melalui faksimile itu palsu setelah dilaporkan oleh Ketua MK Mahfud MD. Mahfud melaporkan kasus itu ke polisi setelah menerima pengaduan kecurangan dari Partai Gerindra. Surat keputusan yang diduga palsu lainnya, kata Bambang, terkait keputusan pemilu di daerah pemilihan Sumatera Selatan. "Subtansinya, ada sejumlah kesalahan di putusan MK dan itu diralat. Misalnya, harusnya nama caleg Hasan jadi Husein," jelasnya. Badan Reserse Kriminal Polri telah menerima informasi dari pihak MK tentang adanya 16 pemalsuan surat keputusan MK. Kepala Bareskrim Polri yang saat itu dijabat Komjen Ito Sumardi mengatakan akan mengusut kasus tersebut. Saat ini, Polri masih merampungkan penyidikan kasus pemalsuan surat keputusan MK terkait sengketa di Sulsel I. Polri baru menetapkan satu tersangka, yakni Masyhuri Hasan, mantan staf kepaniteraan di MK.
Menurut Bambang, pihaknya baru tahu bahwa surat yang dikirim melalui faksimile itu palsu setelah dilaporkan oleh Ketua MK Mahfud MD. Mahfud melaporkan kasus itu ke polisi setelah menerima pengaduan kecurangan dari Partai Gerindra. Surat keputusan yang diduga palsu lainnya, kata Bambang, terkait keputusan pemilu di daerah pemilihan Sumatera Selatan. "Subtansinya, ada sejumlah kesalahan di putusan MK dan itu diralat. Misalnya, harusnya nama caleg Hasan jadi Husein," jelasnya. Badan Reserse Kriminal Polri telah menerima informasi dari pihak MK tentang adanya 16 pemalsuan surat keputusan MK. Kepala Bareskrim Polri yang saat itu dijabat Komjen Ito Sumardi mengatakan akan mengusut kasus tersebut. Saat ini, Polri masih merampungkan penyidikan kasus pemalsuan surat keputusan MK terkait sengketa di Sulsel I. Polri baru menetapkan satu tersangka, yakni Masyhuri Hasan, mantan staf kepaniteraan di MK.
