JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua UmumOrganisasi Masyarakat Nasional Demokrat Surya Paloh menyatakan, ia memahami betul kegalauan sebagian anggota dan pengurus partai politik yang terlibat dalam ormas Nasional Demokrat. Oleh karena itu, ia memberikan kebebasan kepada anggota ormas dari parpol untuk menentukan pilihan, yaitu meninggalkan Nasional Demokrat atau tetap berada di dalam. "Kepada anggota ormas Nasional Demokrat yang berasal dari kader parpol, kami akan memberikan pilihan bagi mereka untuk memilih dan tidak ada paksaan apa pun apabila memang ingin menentukan pilihan untuk meninggalkan ormas ini dan kembali kepada partai politik yang menaunginya masing-masing," ujar Surya dalam jumpa pers di Gedung Pengurus Pusat Nasional Demokrat, Jakarta, Jumat (29/7/2011). Sekarang kita telah membahas aspek-aspek
, mari kita kembali kepada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan.
Ia menyatakan ucapan terima kasihnya kepada anggota yang selama ini bergabung bersama ormas Nasional Demokrat, meskipun berasal dari partai politik. Surya menyatakan akan membantu dan memberikan pembelaan hukum apabila partai politik dari anggota ormasnya mempersoalkan kader mereka yang memilih menjadi anggota ormas tersebut. "Apabila ada hal-hal berupa ancaman dan sanksi-sanksi hukum, yang mungkin dikenakan bagi kader parpol yang masih berada dalam ormas ini,maka sudah sewajibnya pimpinan ormasakan memberikan bantuan hukum jika itu diperlukan," imbuhnya. Kebebasan ini, menurutnya, diberikan karena tak ada peraturan perundang-undangan yang melarang anggota partai politik mana pun untuk turut aktif di organisasi tertentu. Larangan hanya diberikan bagi keanggotaan ganda dalam partai politik yang berbeda. Seperti diketahui, ormas yang dibentuk pada 1 Februari 2010 ini memang banyak memiliki anggota dari berbagai kalangan seperti dosen, aktivis, dan pegawai negeri sipil. Tokoh Partai Golkar seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke X juga sempat bergabung, tetapi kemudian mundur. Sultan mundur karena ormas ini membentuk Partai Nasdem.
Ia menyatakan ucapan terima kasihnya kepada anggota yang selama ini bergabung bersama ormas Nasional Demokrat, meskipun berasal dari partai politik. Surya menyatakan akan membantu dan memberikan pembelaan hukum apabila partai politik dari anggota ormasnya mempersoalkan kader mereka yang memilih menjadi anggota ormas tersebut. "Apabila ada hal-hal berupa ancaman dan sanksi-sanksi hukum, yang mungkin dikenakan bagi kader parpol yang masih berada dalam ormas ini,maka sudah sewajibnya pimpinan ormasakan memberikan bantuan hukum jika itu diperlukan," imbuhnya. Kebebasan ini, menurutnya, diberikan karena tak ada peraturan perundang-undangan yang melarang anggota partai politik mana pun untuk turut aktif di organisasi tertentu. Larangan hanya diberikan bagi keanggotaan ganda dalam partai politik yang berbeda. Seperti diketahui, ormas yang dibentuk pada 1 Februari 2010 ini memang banyak memiliki anggota dari berbagai kalangan seperti dosen, aktivis, dan pegawai negeri sipil. Tokoh Partai Golkar seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke X juga sempat bergabung, tetapi kemudian mundur. Sultan mundur karena ormas ini membentuk Partai Nasdem.
