JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, pemerintah telah bersikap tegas dalam upaya penyelamatan 20 anak buah Kapal MV Sinar Kudus asal Indonesia yang ditawan perompak Somalia. Pemerintah, kata Julian, telah mengambil langkah antisipatif ketika mengetahui adanya insiden penyanderaan tersebut. Namun diakuinya, upaya pembebasan ke-20 ABK tak sederhana serta cukup rumit. "Ini situasi yang tidak biasa, tidak lazim karena perompakan harus ditangani dengan cara yang tidak sama dengan mengembalikan seorang WNI yang terjebak di tengah proses politik di Mesir, misalnya," kata Julian kepada para wartawan di Bina Graha, Jakarta, Rabu (20/4/2011). Pada kesempatan tersebut, Julian meluruskan persepsi publik bahwa pemerintah turut bernegosiasi dengan perompak Somalia dalam upaya pembebasan 20 ABK. Menurutnya, pemerintah tak pernah melakukan negosiasi langsung dengan perompak. Proses negosiasi selama ini dilakukan oleh pemilik kapal, PT Samudra Indonesia, dengan perompak. Proses negosiasi difasilitasi oleh pihak yang memiliki akses langsung ke pihak perompak. Waktu terbaik untuk belajar tentang
adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Wise pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan beberapa pengalaman berharga
sementara itu masih bebas.
Sebelumnya, terkait dengan usaha pembebasan 20 ABK, beberapa tokoh kembali mengingatkan perlunya Pemerintah Indonesia bertindak lebih tegas. "Jangan bernegosiasi. Sekali bernegosiasi, tindakan kejahatan para perompak tak akan sirna dan terus-menerus akan diulangi," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di sela-sela peluncuran program "Shodaqoh Sampah" di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (19/4/2011). Din menilai, hingga saat ini pemerintah belum melakukan tindakan tegas dan konkret untuk membebaskan 20 awak Kapal MV Sinar Kudus yang disandera sejak Maret lalu. Langkah operasi militer, kata Din, harus segera dilakukan tanpa mengorbankan jiwa para sandera. Selain mendesak pemerintah bertindak tegas, Din juga berharap Pemerintah Indonesia turut mendorong negara-negara lain untuk mengambil langkah bersama dalam membasmi perompak. Sebab, aksi perompak Somalia telah berulang kali menimpa awak kapal dari sejumlah negara dan membahayakan siapa pun yang melintas di sekitar Teluk Aden, Somalia. Dalam kesempatan terpisah, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mengatakan, penyelesaian penyanderaan Kapal MV Sinar Kudus memerlukan upaya negosiasi dan militer secara bersamaan. "Tanpa penjagaan militer, upaya negosiasi bisa dipermainkan. (Namun), tindakan militer saja tak akan berjalan lancar karena juga membutuhkan dana besar. Oleh karena itu, harus dilakukan kombinasi tindakan," kata Hasyim di sela-sela acara Dialog Antaragama oleh Indonesia-Etiopia di Sekretariat Dewan Pendidikan Keislaman Internasional (ICIS), Jakarta.
Sebelumnya, terkait dengan usaha pembebasan 20 ABK, beberapa tokoh kembali mengingatkan perlunya Pemerintah Indonesia bertindak lebih tegas. "Jangan bernegosiasi. Sekali bernegosiasi, tindakan kejahatan para perompak tak akan sirna dan terus-menerus akan diulangi," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di sela-sela peluncuran program "Shodaqoh Sampah" di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (19/4/2011). Din menilai, hingga saat ini pemerintah belum melakukan tindakan tegas dan konkret untuk membebaskan 20 awak Kapal MV Sinar Kudus yang disandera sejak Maret lalu. Langkah operasi militer, kata Din, harus segera dilakukan tanpa mengorbankan jiwa para sandera. Selain mendesak pemerintah bertindak tegas, Din juga berharap Pemerintah Indonesia turut mendorong negara-negara lain untuk mengambil langkah bersama dalam membasmi perompak. Sebab, aksi perompak Somalia telah berulang kali menimpa awak kapal dari sejumlah negara dan membahayakan siapa pun yang melintas di sekitar Teluk Aden, Somalia. Dalam kesempatan terpisah, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mengatakan, penyelesaian penyanderaan Kapal MV Sinar Kudus memerlukan upaya negosiasi dan militer secara bersamaan. "Tanpa penjagaan militer, upaya negosiasi bisa dipermainkan. (Namun), tindakan militer saja tak akan berjalan lancar karena juga membutuhkan dana besar. Oleh karena itu, harus dilakukan kombinasi tindakan," kata Hasyim di sela-sela acara Dialog Antaragama oleh Indonesia-Etiopia di Sekretariat Dewan Pendidikan Keislaman Internasional (ICIS), Jakarta.
