JAKARTA, KOMPAS.com - Meski syarat hak menyatakan pendapat diperingan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu, Anggota Komisi VII Romahurmuzy mengatakan, dampak politis dari hak menyatakan pendapat harus dipertimbangkan masak-masak. Pasalnya, hak menyatakan pendapat yang berujung pada pemakzulan pimpinan negara bisa menimbulkan krisis politik yang mencekam. "Terkait krisis politik, begitu hak menyatakan pendapat digulirkan maka akan terjadi krisis politik. Proses hak menyatakan pendapat kalau digulirkan akan terjadi selama sembilan bulan dan krisis politik juga akan berlangsung sepanjang sembilan bulan itu. Ini akan menisbikan banyak agenda kesejahteraan," kata Romahurmuzy di Gedung DPR RI, Kamis (20/1/2011). Politisi PPP yang pernah bergabung dalam Pansus Kasus Century ini mencatat, dalam paripurna DPR RI soal kasus Century sudah 339 anggota dewan yang mendukung opsi C. Padahal, lanjut dia, butuh 373 anggota yang hadir untuk memenuhi syarat hak menyatakan pendapat. You may not consider everything you just read to be crucial information about mobil keluarga ideal terbaik indonesia. But don't be surprised if you find yourself recalling and using this very information in the next few days.
Menurutnya, kehadiran Fraksi PAN dan PKB menjadi sangat penting. Hanya saja, Romi mencatat, hak menyatakan pendapat tidak boleh dipolitisasi untuk tawar-menawar posisi di kabinet. "Tentu saja, ini akan meningkatkan daya tawar PAN dan PKB," tambahnya. Politisi PDI-P Maruarar Sirait yang juga pernah menjadi anggota Pansus mengatakan, PDI-P jelas mendukung hak menyatakan pendapat digulirkan. Semua fraksi yang sudah mendukung opsi C diharapkan konsisten dengan hal tersebut. "Tetapi, kami tidak mau isu ini dipakai oleh partai-partai anggota Setgab untuk dijadikan bargaining position-nya di dalam kabinet," katanya.
Menurutnya, kehadiran Fraksi PAN dan PKB menjadi sangat penting. Hanya saja, Romi mencatat, hak menyatakan pendapat tidak boleh dipolitisasi untuk tawar-menawar posisi di kabinet. "Tentu saja, ini akan meningkatkan daya tawar PAN dan PKB," tambahnya. Politisi PDI-P Maruarar Sirait yang juga pernah menjadi anggota Pansus mengatakan, PDI-P jelas mendukung hak menyatakan pendapat digulirkan. Semua fraksi yang sudah mendukung opsi C diharapkan konsisten dengan hal tersebut. "Tetapi, kami tidak mau isu ini dipakai oleh partai-partai anggota Setgab untuk dijadikan bargaining position-nya di dalam kabinet," katanya.
