JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Burhanuddin Mutahdi menilai terlalu naif jika percaya 100 persen pada pernyataan Gayus Tambunan tentang rekayasa politik yang dilakukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Menurutnya, kebenaran pernyataan itu juga perlu dibuktikan sama dengan membuktikan pernyataan Denny Indrayana. "Jangan dijadikan alat transaksi untuk menaikkan bargaining politik. Gayus jangan jadikan kasusnya seperti sinetron," ungkapnya di kantor Kontras, Jakarta, Sabtu (22/1/2011). Menurut Burhanuddin, nuansa politis kasus Gayus belakangan ini memang semakin kuat. Bahkan, pernyataan Gayus yang menghebohkan tentang Satgas menjadi pijakan politik Partai Golkar yang merasa dirugikan dengan pernyataan Satgas sebelumnya tentang dugaan pertemuan Aburizal Bakrie dan Gayus di Bali. See how much you can learn about mobil keluarga ideal terbaik indonesia when you take a little time to read a well-researched article? Don't miss out on the rest of this great information.
"Evaluasi Satgas memang perlu karena belum maksimal. Tapi, kalau dibubarkan sebelum tenggat waktu, kita patut curiga. Golkar jangan menjadikan pengakuan Gayus sebagai dasar untuk menuntut Satgas dibubarkan," katanya. Burhanuddin mendorong penuntasan kasus ini dilakukan secara terbuka sehingga tidak menjadi beban dosa sejarah. "KPK harus ambil peran di sini," lanjutnya. Untuk kasus kepemilikan harta Rp 24 miliar dan Rp 78 miliar, Burhanuddin mendorong KPK yang mengambil alih. "Kita kehilangan kesabaran terhadap polisi dan jaksa. Karena kehilangan kesabaran bawa saja ke KPK. KPK harus take over. Presiden sebagai atasan polri dan jaksa harus reaktif untuk menyerahkan kasus itu ke KPK, termasuk bukti dan BAP dibawa ke KPK. KPK juga harus proaktif," tandasnya.
"Evaluasi Satgas memang perlu karena belum maksimal. Tapi, kalau dibubarkan sebelum tenggat waktu, kita patut curiga. Golkar jangan menjadikan pengakuan Gayus sebagai dasar untuk menuntut Satgas dibubarkan," katanya. Burhanuddin mendorong penuntasan kasus ini dilakukan secara terbuka sehingga tidak menjadi beban dosa sejarah. "KPK harus ambil peran di sini," lanjutnya. Untuk kasus kepemilikan harta Rp 24 miliar dan Rp 78 miliar, Burhanuddin mendorong KPK yang mengambil alih. "Kita kehilangan kesabaran terhadap polisi dan jaksa. Karena kehilangan kesabaran bawa saja ke KPK. KPK harus take over. Presiden sebagai atasan polri dan jaksa harus reaktif untuk menyerahkan kasus itu ke KPK, termasuk bukti dan BAP dibawa ke KPK. KPK juga harus proaktif," tandasnya.
