JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengintervensi penuntasan kasus Munir. Alasannya, Jaksa Agung secara struktural berada di bawah presiden. "Presiden perlu membuktikan komitmennya untuk menuntaskan kasus Munir. Presiden bisa mengintervensi Jaksa Agung, kalau mau," kata Usman kepada wartawan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2011). Usman menjelaskan, berbeda dengan sistem ketatanegaraan pada tahun 1950-1959 yang menempatkan Jaksa Agung dalam posisi independen, sejak Orde Baru, Jaksa Agung berada di bawah Presiden. Ia diangkat dan dipilih langsung oleh Presiden. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Atas dasar itu, ia menilai Presiden berhak meminta Jaksa Agung melakukan eksaminasi (pengkajian ulang) atas Kasus Munir. "Bukti-bukti sudah cukup jelas. Tinggal kemauan politik (Presiden)," tandas Usman. Ia menambahkan, bukti-bukti yang dimiliki pihak kepolisian sudah memadai. Apalagi, Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir bentukan Presiden SBY pada 2005 sudah menemukan fakta-fakta adanya tindak kriminal terencana dalam peristiwa kematian Munir. Sayangnya, bukti dan temuan tersebut lama mengendap tanpa membuahkan hasil. Sejauh ini, lanjut Usman, penegakan hukum sebatas menjangkau operator lapangan (Polycarpus). Sementara terpidana lainnya, Muchdi PR divonis bebas. Dalam rangka peringatan tujuh tahun meninggalnya aktivis HAM Munir Said Thalib, komunitas sahabat Munir, di antaranya Kontras dan Kasum (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) menggelar unjuk rasa di depan Istana Presiden hari ini. Mereka menuntut Presiden SBY menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan kasus Munir beserta kasus-kasus HAM lainnya. "Ini baru awal. Jika belum ada tanggapan, gelombang aksi akan lebih besar di waktu-waktu mendatang," tegas Usman.
Atas dasar itu, ia menilai Presiden berhak meminta Jaksa Agung melakukan eksaminasi (pengkajian ulang) atas Kasus Munir. "Bukti-bukti sudah cukup jelas. Tinggal kemauan politik (Presiden)," tandas Usman. Ia menambahkan, bukti-bukti yang dimiliki pihak kepolisian sudah memadai. Apalagi, Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Munir bentukan Presiden SBY pada 2005 sudah menemukan fakta-fakta adanya tindak kriminal terencana dalam peristiwa kematian Munir. Sayangnya, bukti dan temuan tersebut lama mengendap tanpa membuahkan hasil. Sejauh ini, lanjut Usman, penegakan hukum sebatas menjangkau operator lapangan (Polycarpus). Sementara terpidana lainnya, Muchdi PR divonis bebas. Dalam rangka peringatan tujuh tahun meninggalnya aktivis HAM Munir Said Thalib, komunitas sahabat Munir, di antaranya Kontras dan Kasum (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir) menggelar unjuk rasa di depan Istana Presiden hari ini. Mereka menuntut Presiden SBY menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan kasus Munir beserta kasus-kasus HAM lainnya. "Ini baru awal. Jika belum ada tanggapan, gelombang aksi akan lebih besar di waktu-waktu mendatang," tegas Usman.
