SURABAYA, KOMPAS.com " Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak kalah gertak dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ancaman Banggar DPR untuk mogok membahas RAPBN karena diperiksa KPK justru menjadi petunjuk bahwa mafia anggaran sudah melembaga di Banggar. Anggota Banggar bersikap mentang-mentang berkuasa dan tidak ingin tersentuh hukum. Ini merupakan contoh yang buruk bagi rakyat dalam konteks penegakan supremasi hukum," kata Abdul Aziz SR, pengajar pada program Pascasarjana Universitas Indonesia, di Surabaya, Jumat (30/9/2011). Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada
bejubel market place terbaik indonesia sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.
Menurut Aziz, kalau memang bersih, seharusnya Banggar tidak perlu takut dan panik menghadapi KPK. Sebab, yang dilakukan KPK itu sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi. Tidak ada motif untuk mengintervensi atau merendahkan DPR. "Nah, kalau mereka panik seperti kebakaran jenggot, kemudian menggertak KPK, mengancam mogok membahas RAPBN, semakin memperkuat dugaan bahwa mafia anggaran sudah melembaga di Banggar," katanya. Aziz meminta KPK jangan mundur selangkah pun untuk membongkar dugaan korupsi atau mafia anggaran di Banggar. Sekaligus untuk mengingatkan agar DPR tidak kebablasan. Sebab, dalam praktik kenegaraan saat ini, DPR cenderung menjadi lembaga superbody. Kekuasaannya nyaris tak terbatas. Dia mencontohkan, hampir semua pengangkatan pejabat lembaga utama negara harus melibatkan DPR, misalnya pimpinan KPK, Panglima TNI, Mahkamah Konstitusi, dan Komnas HAM. Bahkan, penentuan jaksa agung pun maunya harus melibatkan DPR."Kekuasaan DPR yang kebablasan ini jika ditambah dengan kebal hukum seperti yang ditunjukkan Banggar, akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang tidak terkontrol. Dan, ini berbahaya bagi sistem kenegaraan," katanya.
Menurut Aziz, kalau memang bersih, seharusnya Banggar tidak perlu takut dan panik menghadapi KPK. Sebab, yang dilakukan KPK itu sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi. Tidak ada motif untuk mengintervensi atau merendahkan DPR. "Nah, kalau mereka panik seperti kebakaran jenggot, kemudian menggertak KPK, mengancam mogok membahas RAPBN, semakin memperkuat dugaan bahwa mafia anggaran sudah melembaga di Banggar," katanya. Aziz meminta KPK jangan mundur selangkah pun untuk membongkar dugaan korupsi atau mafia anggaran di Banggar. Sekaligus untuk mengingatkan agar DPR tidak kebablasan. Sebab, dalam praktik kenegaraan saat ini, DPR cenderung menjadi lembaga superbody. Kekuasaannya nyaris tak terbatas. Dia mencontohkan, hampir semua pengangkatan pejabat lembaga utama negara harus melibatkan DPR, misalnya pimpinan KPK, Panglima TNI, Mahkamah Konstitusi, dan Komnas HAM. Bahkan, penentuan jaksa agung pun maunya harus melibatkan DPR."Kekuasaan DPR yang kebablasan ini jika ditambah dengan kebal hukum seperti yang ditunjukkan Banggar, akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang tidak terkontrol. Dan, ini berbahaya bagi sistem kenegaraan," katanya.
