JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Pelaksana Harian Inasoc Rachmat Gobel berharap kehadiranBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sampai memperlambat lagi pencairan dana SEA Games. "Memang ada tim verifikasi yang terdiri dari Lembaga Kebijakan PengadaanBarang dan Jasa (LKPP), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sertaintansi lainnya. Kalau mau mengundang BPK dan KPK, silakan saja untukkonsultasi. Akan tetapi, harapan kami, jangan sampai pencairan danaterhambat lagi," kata Rachmat, Jumat (23/9/2011). Seperti diberitakan, Pelaksana Harian Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Djoko Pekik Irianto akan mengundang BPK dan KPK sebagai anggota Tim Verifikasi Daftar Pekerjaan yang akan ditunjuk langsung dalam penyelenggaraan SEA Games XXVI. Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.
Menurut Rachmat, Panitia Penyelenggara SEA Games juga telah membentuk layanan khusus untuk pengadaan barang dan jasa agar pencairan anggaran tidak seret. "Nah, di situ sudah ada unsur LKPP, BPKP, Kejaksaan, dan Kemenpora. Merekalah yang sehari-hari memverifikasi dan mengawasi jalannya pengadaan barang dan jasa secara penunjukan langsung. Dengan layanan itu, kami semua juga tidak ingin ada penyimpangan meskipun pencairan tetap berjalan sesuai waktunya," papar Rachmat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Aswar berharap audit bisa dilakukan belakangan setelah pencairan dan penggunaan dana SEA Games. "Kalau audit dulu, kan, bisa terlambat lagi," kata Rully, yang mengaku DPR akan mengawal pencairan anggaran agar tidak terhambat lagi. Sejauh ini, ada sisa dana di APBN 2011 senilai Rp 600 miliar dan dana tambahan bagi penyelenggaraan SEA Games Rp 700 miliar yang belum bisa dicairkan sehingga diterbitkan ketentuan baru untuk dilakukan penunjukan langsung dan bukan tender terbuka untuk penggunaan anggarannya.
Menurut Rachmat, Panitia Penyelenggara SEA Games juga telah membentuk layanan khusus untuk pengadaan barang dan jasa agar pencairan anggaran tidak seret. "Nah, di situ sudah ada unsur LKPP, BPKP, Kejaksaan, dan Kemenpora. Merekalah yang sehari-hari memverifikasi dan mengawasi jalannya pengadaan barang dan jasa secara penunjukan langsung. Dengan layanan itu, kami semua juga tidak ingin ada penyimpangan meskipun pencairan tetap berjalan sesuai waktunya," papar Rachmat. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Aswar berharap audit bisa dilakukan belakangan setelah pencairan dan penggunaan dana SEA Games. "Kalau audit dulu, kan, bisa terlambat lagi," kata Rully, yang mengaku DPR akan mengawal pencairan anggaran agar tidak terhambat lagi. Sejauh ini, ada sisa dana di APBN 2011 senilai Rp 600 miliar dan dana tambahan bagi penyelenggaraan SEA Games Rp 700 miliar yang belum bisa dicairkan sehingga diterbitkan ketentuan baru untuk dilakukan penunjukan langsung dan bukan tender terbuka untuk penggunaan anggarannya.
