JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Petani Indonesia (SPI) menuding pemerintah telah mengelabui rakyat dengan pernyataan bahwa Indonesia masih mengalami surplus pangan. Data-data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian (Kemtan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dianggap sekadar pencitraan untuk menutupi kegagalan pemerintah. "Kami pertanyakan dari mana datangnya data surplus pangan, lahan pertanian semakin luas, dan data angka kemiskinan berkurang," tandas Henry Saragih, Ketua Umum SPI kepada Kompas.com di Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (24/9/2011). Dia mengatakan, informasi yang dikumpulkan staf SPI di daerah justru menunjukkan fakta sebaliknya. Data SPI menunjukkan terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan nonproduktif sebesar 10.000 hektar per tahun. "Kalau lahan pertanian menyusut drastis, bagaimana mungkin terjadi surplus pangan," tanya Henry. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
bejubel market place terbaik indonesia , maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Apalagi, data tenaga kerja di bidang pertanian juga menunjukkan ketimpangan yang kurang mendukung produktivitas. Pasalnya, hasil penelitian Perhimpunan Sarjana Petani Indonesia menunjukkan tenaga kerja di bidang pertanian saat ini didominasi struktur usia di atas 45 tahun. Hasil kajian mereka pada 2011 menunjukkan, krisis petani usia produktif sudah terjadi di Cianjur (Jawa Barat), Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi. Karena itu dia beranggapan laporan yang diberikan BPS, Kemtan, dan Kemendag sekadar pencitraan untuk memberi gambaran kesuksesan pemerintah. "SBY tidak mampu menunjukkan perbaikan angka kemiskinan secara signifikan. Padahal, dia sudah memimpin cukup lama, dua periode," ujar Henry. Dia beranggapan, kegagalan itu disebabkan oleh kebijakan berorientasi pada sektor perdagangan dan bisnis. Alhasil, surplus pangan yang diklaim pemerintah bisa dipandang sebagai hasil impor, bukan dari produksi dalam negeri atau bukti swasembada pangan. "Jadi, surplus pertanian, pertambahan lahan sawah, turunnya angka kemiskinan, itu semua masih sebatas pencitraan, bukan fakta," kata Henry.
Apalagi, data tenaga kerja di bidang pertanian juga menunjukkan ketimpangan yang kurang mendukung produktivitas. Pasalnya, hasil penelitian Perhimpunan Sarjana Petani Indonesia menunjukkan tenaga kerja di bidang pertanian saat ini didominasi struktur usia di atas 45 tahun. Hasil kajian mereka pada 2011 menunjukkan, krisis petani usia produktif sudah terjadi di Cianjur (Jawa Barat), Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi. Karena itu dia beranggapan laporan yang diberikan BPS, Kemtan, dan Kemendag sekadar pencitraan untuk memberi gambaran kesuksesan pemerintah. "SBY tidak mampu menunjukkan perbaikan angka kemiskinan secara signifikan. Padahal, dia sudah memimpin cukup lama, dua periode," ujar Henry. Dia beranggapan, kegagalan itu disebabkan oleh kebijakan berorientasi pada sektor perdagangan dan bisnis. Alhasil, surplus pangan yang diklaim pemerintah bisa dipandang sebagai hasil impor, bukan dari produksi dalam negeri atau bukti swasembada pangan. "Jadi, surplus pertanian, pertambahan lahan sawah, turunnya angka kemiskinan, itu semua masih sebatas pencitraan, bukan fakta," kata Henry.
