JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah untuk tetap mengirimkan delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Dewan Perwakilan Rakyat membawa konsekuensi, pimpinan KPK periode mendatang bisa memiliki akhir masa jabatan yang berbeda. Busyro Muqoddas yang sudah terpilih tahun 2010 dan diputuskan Mahkamah Konstitusi punya masa jabatan empat tahun bakal mengakhiri jabatannya pada 2014 sementara empat orang pimpinan KPK yang bakal dipilih DPR tahun ini bakal mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2015. Dengan demikian, sangat mungkin pemilihan pimpinan KPK bisa berkali-kali, jika dalam perjalanannya ada pimpinan yang berhalangan tetap. Berhalangan tetap ini bisa karena meninggal dunia, atau menjadi tersangka hingga terdakwa perkara pidana. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, tak masalah seleksi pimpinan KPK dilakukan berkali-kali alias tak sekaligus memilih lima nama pimpinan dalam satu paket seleksi. Bagi Patrialis, biaya pemilihan pimpinan KPK juga tak mahal-mahal amat jika dibandingkan dengan kepentingan bangsa yang lebih besar akan kebutuhan pemimpin lembaga pemberantasan korupsi. "Waktu yang dulu (pemilihan Busyro Muqoddas) sekitar Rp 1,6 miliar, yang empat ini sekitar Rp 4 miliar. Itu pun belum selesai, masih kemungkinan bisa kurang, karena panitia seleksi bubar Desember. Enggak besar untuk ukuran kepentingan yang lebih besar," katanya. Apakah pada tahun 2014 saat masa jabatan Busyro habis, pemerintah akan menggelar seleksi untuk memilih satu orang pimpinan KPK, Patrialis mengatakan, "Itu urusan pemerintah ke depan, terserah pemerintah nanti."
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengatakan, tak masalah seleksi pimpinan KPK dilakukan berkali-kali alias tak sekaligus memilih lima nama pimpinan dalam satu paket seleksi. Bagi Patrialis, biaya pemilihan pimpinan KPK juga tak mahal-mahal amat jika dibandingkan dengan kepentingan bangsa yang lebih besar akan kebutuhan pemimpin lembaga pemberantasan korupsi. "Waktu yang dulu (pemilihan Busyro Muqoddas) sekitar Rp 1,6 miliar, yang empat ini sekitar Rp 4 miliar. Itu pun belum selesai, masih kemungkinan bisa kurang, karena panitia seleksi bubar Desember. Enggak besar untuk ukuran kepentingan yang lebih besar," katanya. Apakah pada tahun 2014 saat masa jabatan Busyro habis, pemerintah akan menggelar seleksi untuk memilih satu orang pimpinan KPK, Patrialis mengatakan, "Itu urusan pemerintah ke depan, terserah pemerintah nanti."
