JAKARTA, KOMPAS.com - Mafia anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR diduga membuat "kesepakatan liar" di luar rapat formal Banggar. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak hanya mengawasi rapat formal, tetapi juga mengawasi seluruh gerak Banggar di luar rapat formal. "KPK jangan cuma mengandalkan pada pemantauan rapat-rapat Banggar secara fisik, namun juga seharusnya menjalankan model kerja silent intiative," ungkap Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI), Ronald Rofiandri, Minggu (18/9/2011), di kantor ICW, Kalibata. Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
.
Ia melanjutkan, cara itu perlu ditempuh KPK karena modus yang dilakukan oleh mafia anggaran sangat beragam dan pada umumnya tidak pernah terang-terangan. "Jadi hal ini akan berpengaruh pada model deteksi KPK terhadap modus dan aktor mafia anggaran," tuturnya. Selain itu, ungkap Ronald, DPR perlu mengundang KPK untuk melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap seluruh "mesin" yang menggerakkan Banggar, tanpa harus hadir pada rapat-rapat Banggar. Pasalnya, apabila KPK dan BPK hanya diundang pada rapat-rapat formal, maka pengawasan tidak akan efektif. Diakui Ronald, pembahasan anggaran pada rapat-rapat Banggar pun akan menjadi panggung tersendiri bagi partai-partai politik yang di DPR. Keputusan banyak yang bersumber dari visi, misi, dan platform partai. "Kondisi ini sangat rawan politisasi. Sedangkan KPK sendiri dituntut mampu memposisikan diri lepas dari kepentingan politik agar fungsi penindakan yang dijalankan tidak diskriminatif," tandasnya.
Ia melanjutkan, cara itu perlu ditempuh KPK karena modus yang dilakukan oleh mafia anggaran sangat beragam dan pada umumnya tidak pernah terang-terangan. "Jadi hal ini akan berpengaruh pada model deteksi KPK terhadap modus dan aktor mafia anggaran," tuturnya. Selain itu, ungkap Ronald, DPR perlu mengundang KPK untuk melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap seluruh "mesin" yang menggerakkan Banggar, tanpa harus hadir pada rapat-rapat Banggar. Pasalnya, apabila KPK dan BPK hanya diundang pada rapat-rapat formal, maka pengawasan tidak akan efektif. Diakui Ronald, pembahasan anggaran pada rapat-rapat Banggar pun akan menjadi panggung tersendiri bagi partai-partai politik yang di DPR. Keputusan banyak yang bersumber dari visi, misi, dan platform partai. "Kondisi ini sangat rawan politisasi. Sedangkan KPK sendiri dituntut mampu memposisikan diri lepas dari kepentingan politik agar fungsi penindakan yang dijalankan tidak diskriminatif," tandasnya.
