JAKARTA, KOMPAS.com -Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, M Jasin, mengungkapkan, tidak menutup kemungkinan pihaknya turut menyelidiki dugaan aliran dana ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, dalam mengembangkan kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT), yang melibatkan dua pejabat Kemenakertrans. "Kita lihat pengembangan kasus dulu. Tetapi penyidik tidak akan menutup kemungkinan itu," kata Jasin melalui pesan singkat, Jumat (2/9/2011). Kasus dugaan suap PPIDT ini melibatkan dua pejabat Kemenakertrans yakni Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Dadong Irbarelawan, serta Sekretaris Dirjen di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT), I Nyoman Suisanaya. Selain itu, kasus ini juga melibatkan pihak swasta dari PT Alam Jaya Papua, Dharnawati. Ketiga orang itu ditangkap pekan lalu dengan bukti uang senilai Rp 1,5 miliar. Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.
Jasin membenarkan, ketiganya disangka mencoba menyuap Muhaimin. Dalam surat penahanan Dharnawati disebutkan demikian. "Kalau percobaan penyuapan pasti menyebutkan nama orang yang akan dicoba disuap," ucap Jasin. Adapun Dharnawati ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu sementara Nyoman di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, dan Dadong di Rumah Tahanan Cipinang. Saat ditanya soal rencana KPK memanggil Muhaimin untuk diperiksa, Jasin enggan membeberkan. Dia hanya menegaskan bahwa penyidik KPK bekerja secara profesional sehingga akan memanggil Muhaimin jika memang diperlukan. "Kalau tim penyidik KPK perlu memanggil ya nggak usah diumumkan dulu, kalau diumumkan ke media malah kasus jadi mentah," ucapnya.
Jasin membenarkan, ketiganya disangka mencoba menyuap Muhaimin. Dalam surat penahanan Dharnawati disebutkan demikian. "Kalau percobaan penyuapan pasti menyebutkan nama orang yang akan dicoba disuap," ucap Jasin. Adapun Dharnawati ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu sementara Nyoman di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya, dan Dadong di Rumah Tahanan Cipinang. Saat ditanya soal rencana KPK memanggil Muhaimin untuk diperiksa, Jasin enggan membeberkan. Dia hanya menegaskan bahwa penyidik KPK bekerja secara profesional sehingga akan memanggil Muhaimin jika memang diperlukan. "Kalau tim penyidik KPK perlu memanggil ya nggak usah diumumkan dulu, kalau diumumkan ke media malah kasus jadi mentah," ucapnya.
