JAKARTA, KOMPAS.com " Para elite politik dan pejabat diharapkan menggunakan Idul Fitri tahun 1432 Hijriah pekan depan sebagai momen untuk mawas diri. Pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif perlu bertemu dengan rakyat dalam ajang halal bihalal sambil mengevaluasi, apakah kebijakan politik selama ini memihak rakyat atau belum. Harapan itu diungkapkan Direktur Pusat Penelitian Islam dan Masyarakat (PPIM) Jakarta, Ali Munhanif, di Jakarta, Sabtu (27/8/2011). Dia mengimbau agar para politisi mau memandang halal bihalal tak sekadar semangat saling memaafkan, tetapi juga anjuran untuk memperbaiki perilaku seseorang. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Bagi para politisi, Lebaran bisa jadi momen untuk mawas diri, apakah kebijakan atau keputusan politik yang pernah diambil sudah membela kepentingan rakyat atau belum. Halal bihalal semestinya tidak hanya diucapkan, tapi juga dibenamkan dalam hati dan perbuatan. Intinya, bagaimana mengevaluasi perilaku lama dan memperbaikinya untuk ke depan. Jika selama ini belum memihak rakyat, maka kebijakan itu harus dikoreksi dengan kebijakan baru yang lebih baik," katanya. Namun, berkaca dari perilaku politik kita, anjuran itu kemungkinan akan sulit terwujud. Masalahnya, anjuran agama kerap tidak bisa merasuk dalam perilaku politik. Sebaliknya, para politisi malah memanfaatkan ajang Lebaran untuk pencitraan diri. Mereka menampilkan citra diri yang saleh, santun, dan bersih untuk membungkus perilaku politiknya mungkin saja korup. "Setelah halal bihalal, mungkin mereka akan kembali masuk dalam lingkaran kekuasaan politik yang korup, yang melahirkan mafia anggaran, mafia pajak, dan mafia peradilan. Tapi, tidak ada salahnya kita memberikan imbaun moral," kata Ali Munhanif.
Bagi para politisi, Lebaran bisa jadi momen untuk mawas diri, apakah kebijakan atau keputusan politik yang pernah diambil sudah membela kepentingan rakyat atau belum. Halal bihalal semestinya tidak hanya diucapkan, tapi juga dibenamkan dalam hati dan perbuatan. Intinya, bagaimana mengevaluasi perilaku lama dan memperbaikinya untuk ke depan. Jika selama ini belum memihak rakyat, maka kebijakan itu harus dikoreksi dengan kebijakan baru yang lebih baik," katanya. Namun, berkaca dari perilaku politik kita, anjuran itu kemungkinan akan sulit terwujud. Masalahnya, anjuran agama kerap tidak bisa merasuk dalam perilaku politik. Sebaliknya, para politisi malah memanfaatkan ajang Lebaran untuk pencitraan diri. Mereka menampilkan citra diri yang saleh, santun, dan bersih untuk membungkus perilaku politiknya mungkin saja korup. "Setelah halal bihalal, mungkin mereka akan kembali masuk dalam lingkaran kekuasaan politik yang korup, yang melahirkan mafia anggaran, mafia pajak, dan mafia peradilan. Tapi, tidak ada salahnya kita memberikan imbaun moral," kata Ali Munhanif.
