JAKARTA, KOMPAS.com " Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo, menemukan ketidakkonsistenan data tenaga honorer. Arifmenduga, kesimpangsiuran data tersebut dibiarkan guna "menciptakan peluang" perekrutan calon pegawai negeri sipil(CPNS) melalui "pintu belakang", semata-mata demi kepentingan ekonomi dan politik. Dalam siaran pers yang dikirimkan kepada Kompas, Sabtu (27/8/2011), Arif Wibowo mengutip data Badan Kepegawaian Negara per 4 Januari 2011 yang menyebutkan, persoalan pengangkatan tenaga honorer2005-2009 yang belum terselesaikan sebanyak 38.788 orang
dari 898.451 orang. Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.
"Namun, tingkat akurasi data tersebut pantas diragukan karena terjadi ketidakkonsistenan dalam hal jumlah setelah dilakukan pendataan ulang dan validasi," katanya. Misalnya, rekapitulasi verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I (jumlah tahun susulan 2010, per 18 Maret 2011), dari 135.011 orang diketahui yang masuk Kategori I sebanyak 55.696 orang. Sejauh ini, ungkap Arif, pemerintah belum mampu memastikan angka atau jumlah final dari verifikasi dan validasi ulang yang telah dilakukan, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi tenaga honorer bersangkutan. Verifikasi dan validasi ulang untuk Kategori III dan IV pun belum menghasilkan data yang final dan meyakinkan. Hal itu, menurut dia, belum termasuk regulasi baru yang dibutuhkan berupa peraturan pemerintah yang hingga saat ini juga tidak jelas bagaimana tindak lanjutnya.
dari 898.451 orang. Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
"Namun, tingkat akurasi data tersebut pantas diragukan karena terjadi ketidakkonsistenan dalam hal jumlah setelah dilakukan pendataan ulang dan validasi," katanya. Misalnya, rekapitulasi verifikasi dan validasi tenaga honorer kategori I (jumlah tahun susulan 2010, per 18 Maret 2011), dari 135.011 orang diketahui yang masuk Kategori I sebanyak 55.696 orang. Sejauh ini, ungkap Arif, pemerintah belum mampu memastikan angka atau jumlah final dari verifikasi dan validasi ulang yang telah dilakukan, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi tenaga honorer bersangkutan. Verifikasi dan validasi ulang untuk Kategori III dan IV pun belum menghasilkan data yang final dan meyakinkan. Hal itu, menurut dia, belum termasuk regulasi baru yang dibutuhkan berupa peraturan pemerintah yang hingga saat ini juga tidak jelas bagaimana tindak lanjutnya.
