JAKARTA, KOMPAS.com " Terdakwa Komisaris Jenderal Susno Duadji membantah memerintahkan pemotongan dana pengamanan Pemilukada Jawa Barat 2008 saat ia menjabat Kepala Polda Jawa Barat. Menurut Susno, ia baru tahu adanya pemotongan dana sebesar Rp 8,5 miliar setelah diperiksa penyidik Polri. Susno mengatakan, awalnya pihaknya mengajukan dana sekitar Rp 27,7 miliar ke Pemprov Jabar untuk pengamanan sebelum hingga sesudah pemilu. Permintaan itu lalu disetujui. Setelah itu, Susno memerintahkan Bidang Keuangan (Bitku) Polda Jabar sebagai bendahara operasi. Susno juga mengatakan, ia memerintahkan jajaran Bitku untuk menyalurkan dana sesuai rencana pendistribusian yang telah disusun. Selain itu, dana diserahkan sesuai nominal di kuitansi, diserahkan dalam empat tahap, dan disupervisi. "Penyaluran saya beri kewenangan kepada Kabitku (saat itu dijabat Maman Abdulrahman Pasya)," ucap Susno saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/2/2011). If you base what you do on inaccurate information, you might be unpleasantly surprised by the consequences. Make sure you get the whole mobil keluarga ideal terbaik indonesia story from informed sources.
Setelah pemilukada rampung, Susno menjelaskan bahwa ia menerima laporan penggunaan dana dari Bitku pada 18 Juni 2008. Laporan disertai bukti-bukti berupa kuitansi penyerahan dana, buku kas, dan lainnya. Selain dari Bitku, ia menerima laporan pengawasan penggunaan dana dari Irwasda, Propam, dan Biro Operasi. "Semua laporan tidak ada masalah. Dana telah dicairkan dan digunakan sesuai peruntukan. Saya baru tahu ada pemotongan setelah kasus ini berkembang," papar Susno. "Mohon maaf saya katakan, Yang Mulia. Kalau saya ingin nakal dengan uang itu, bodoh sekali dengan caranya uang itu dibagikan terus dipotong karena uang itu dana hibah (Pemprov Jabar). Dana hibah pertanggungjawaban dengan kuitansi," ujar Susno. "Pendistribusian dana itu kewenangan kapolda. Kenapa saya harus distribusikan baru dipotong? Kenapa tidak misalnya untuk Bogor tidak perlu diberi Rp 700 juta, beri saja Bogor Rp 300 juta. Kemudian dana besar dikelola kapolda. Kapolda cukup dengan kuitansi (pertanggungjawaban)," tambah dia. Susno menambahkan, "Selama saya jadi Kapolda Jabar, saya dinilai paling anti terhadap pemotongan-pemotongan dana. Dan saya terkenal dengan 'jangan setor saya'. Boleh cek di Jabar. Semua harga SIM dan STNK sesuai ketentuan," kata Susno.
Setelah pemilukada rampung, Susno menjelaskan bahwa ia menerima laporan penggunaan dana dari Bitku pada 18 Juni 2008. Laporan disertai bukti-bukti berupa kuitansi penyerahan dana, buku kas, dan lainnya. Selain dari Bitku, ia menerima laporan pengawasan penggunaan dana dari Irwasda, Propam, dan Biro Operasi. "Semua laporan tidak ada masalah. Dana telah dicairkan dan digunakan sesuai peruntukan. Saya baru tahu ada pemotongan setelah kasus ini berkembang," papar Susno. "Mohon maaf saya katakan, Yang Mulia. Kalau saya ingin nakal dengan uang itu, bodoh sekali dengan caranya uang itu dibagikan terus dipotong karena uang itu dana hibah (Pemprov Jabar). Dana hibah pertanggungjawaban dengan kuitansi," ujar Susno. "Pendistribusian dana itu kewenangan kapolda. Kenapa saya harus distribusikan baru dipotong? Kenapa tidak misalnya untuk Bogor tidak perlu diberi Rp 700 juta, beri saja Bogor Rp 300 juta. Kemudian dana besar dikelola kapolda. Kapolda cukup dengan kuitansi (pertanggungjawaban)," tambah dia. Susno menambahkan, "Selama saya jadi Kapolda Jabar, saya dinilai paling anti terhadap pemotongan-pemotongan dana. Dan saya terkenal dengan 'jangan setor saya'. Boleh cek di Jabar. Semua harga SIM dan STNK sesuai ketentuan," kata Susno.
