JAKARTA, KOMPAS.com " Kemungkinan Selasa (22/2/2011) akan menjadi hari penentuan lolos atau tidaknya hak angket mafia pajak DPR. Kini beberapa fraksi terus melakukan lobi-lobi dengan fraksi lain, termasuk Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekjen DPP PDI-P Tjahjo Kumolo optimistis hak angket mafia pajak akan lolos meski tak didukung oleh fraksi penguasa, Demokrat. "Saya sebagai ketua fraksi sudah bertemu dan berkomunikasi dengan beberapa ketua fraksi dan unsur pimpinan fraksi-fraksi di DPR. Prinsipnya, mereka setuju memperjuangkan pansus angket," kata Tjahjo, Sabtu (19/2/2011). Truthfully, the only difference between you and mobil keluarga ideal terbaik indonesia experts is time. If you'll invest a little more time in reading, you'll be that much nearer to expert status when it comes to mobil keluarga ideal terbaik indonesia.
Panitia Khusus (Pansus) Angket Mafia Pajak, ujarnya, adalah hak konstitusional DPR yang bertujuan ingin mengurai benang kusut birokrasi perpajakan dan indikasi adanya dugaan penyalahgunaaan kebijakan perpajakan nasional. Hal itu dilakukan secara transparan dan tuntas sehingga keputusannya nanti bisa menjadi acuan pemerintah dan penegak hukum yang harus progresif untuk menindaklanjutinya. "Pansus Angket Mafia Pajak harus transparan dan progresif. Tidak saja membongkar masalah hukum untuk penegakan hukum dan reformasi birokrasi dengan tuntas, siapa pun nama yang dianggap terindikasi dan tahu masalah harus masuk inventarisasi untuk dipanggil DPR," paparnya. DPR, kata Tjahjo, sudah tentu harus menunjukkan kepada masyarakat keseriusannya membongkar skandal-skandal di negara ini. "Akan terlihat oleh seluruh masyarakat Indonesia anggota DPR yang justru menolak dan melindungi adanya gelagat mafia pajak," kata Tjahjo. (Tribunnews/Rachmat Hidayat)
Panitia Khusus (Pansus) Angket Mafia Pajak, ujarnya, adalah hak konstitusional DPR yang bertujuan ingin mengurai benang kusut birokrasi perpajakan dan indikasi adanya dugaan penyalahgunaaan kebijakan perpajakan nasional. Hal itu dilakukan secara transparan dan tuntas sehingga keputusannya nanti bisa menjadi acuan pemerintah dan penegak hukum yang harus progresif untuk menindaklanjutinya. "Pansus Angket Mafia Pajak harus transparan dan progresif. Tidak saja membongkar masalah hukum untuk penegakan hukum dan reformasi birokrasi dengan tuntas, siapa pun nama yang dianggap terindikasi dan tahu masalah harus masuk inventarisasi untuk dipanggil DPR," paparnya. DPR, kata Tjahjo, sudah tentu harus menunjukkan kepada masyarakat keseriusannya membongkar skandal-skandal di negara ini. "Akan terlihat oleh seluruh masyarakat Indonesia anggota DPR yang justru menolak dan melindungi adanya gelagat mafia pajak," kata Tjahjo. (Tribunnews/Rachmat Hidayat)
