JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan tata tertib DPR RI menyatakan unsur Kementerian Keuangan hanya bisa diundang oleh komisi yang menjadi mitra, dalam hal ini Komisi XI. Oleh karena itu, kementeriannya tidak mengijinkan mantan Dirjen Pajak M Tjiptardjo dan Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pajak untuk datang memenuhi undangan Panja Mafia Hukum dan Pajak Komisi III DPR RI, Rabu (9/2/2011). "Tatib yang ada di instansi negara kalau mau ngundang pegawai di satu kementerian harus undang di komisi yang jadi mitra kerja. Kami senang hati akan mengikuti undangan tapi kalau ada clearance," katanya usai memenuhi undangan Komisi IX DPR RI, Rabu siang. So far, we've uncovered some interesting facts about mobil keluarga ideal terbaik indonesia. You may decide that the following information is even more interesting.
Menurut Agus, keduanya merupakan unsur kementerian. Bahkan, salah satunya masih aktif bertugas sebagai pegawai. Oleh karena itu, kedua orang ini tidak bisa serta merta dipanggil langsung oleh DPR selain melalui kementerian. Dalam surat yang diperoleh Sekretariat Komisi III DPR RI tadi pagi pukul 08.46, Sekjen Kemenkeu Mulia P Nasution mengatakan undangan tak memenuhi syarat tatib. "Bahwa sesuai Peraturan DPR RI No. 1/DPRRI/2009-2010 tentang Tatib dan kesepakatan antarkomisi DPR RI, mengingat mitra kerja Kemenkeu adalah Komisi XI DPR RI, mohon kiranya sebelum pemanggilan Saudara Moh. Tjiptardjo dan Koordinator PPNS Perpajakan terlebih dahulu pimpinan Komisi III DPR RI berkoordinasi dengan pimpinan Komisi XI DPR RI," demikian tertulis dalam surat tersebut.
Menurut Agus, keduanya merupakan unsur kementerian. Bahkan, salah satunya masih aktif bertugas sebagai pegawai. Oleh karena itu, kedua orang ini tidak bisa serta merta dipanggil langsung oleh DPR selain melalui kementerian. Dalam surat yang diperoleh Sekretariat Komisi III DPR RI tadi pagi pukul 08.46, Sekjen Kemenkeu Mulia P Nasution mengatakan undangan tak memenuhi syarat tatib. "Bahwa sesuai Peraturan DPR RI No. 1/DPRRI/2009-2010 tentang Tatib dan kesepakatan antarkomisi DPR RI, mengingat mitra kerja Kemenkeu adalah Komisi XI DPR RI, mohon kiranya sebelum pemanggilan Saudara Moh. Tjiptardjo dan Koordinator PPNS Perpajakan terlebih dahulu pimpinan Komisi III DPR RI berkoordinasi dengan pimpinan Komisi XI DPR RI," demikian tertulis dalam surat tersebut.
