JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Bambang Widjojanto mengatakan, para penegak hukum dapat mempertimbangkan penerapan pembuktian terbalik di tingkat penyidikan. Hukum acara di Indonesia, kata mantan calon ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini, dapat menjustifikasi penerapan tersebut. Namun, diperlukan mekanisme akuntabilitas sebelum sistem pembuktian terbalik di tingkat penyidikan ini diterapkan. Bambang mengatakan, pembuktian terbalik di tingkat penyidikan penting. "(Korupsi) ini kan extraordinary crime. Karenanya, upaya-upaya tertentu yang dimaksudkan untuk menyelamatkan uang negara penting," katanya ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (25/2/2011). The more authentic information about mobil keluarga ideal terbaik indonesia you know, the more likely people are to consider you a mobil keluarga ideal terbaik indonesia expert. Read on for even more mobil keluarga ideal terbaik indonesia facts that you can share.
Saat ini, penerapan pembuktian terbalik dilakukan di tingkat persidangan. Pada kasus korupsi dengan terdakwa Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie, pemerintah berhasil menyita barang bukti uang senilai Rp 66 miliar. Terdakwa Bahasyim dinilai tak bisa membuktikan asal-muasal uang sebesar Rp 66 miliar tersebut. Pada kesempatan tersebut, Bambang juga berharap adanya pengefektifan kewenangan KPK dalam memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN). Kewenangan KPK dalam memeriksa LHKPN sebagaimana tercantum pada Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinilai Bambang tidak seprogresif pada Pasal 17 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Kini, pasal 17 UU Nomor 28 Tahun 1999 telah dicabut. "Waktu itu, pasal (17) itu memungkinkan lembaga yang disebut KPKPN boleh melakukan penyelidikan jika ada LHKPN yang suspected, mencurigakan. Maka, akan sangat mudah untuk mengklarifikasi orang-orang yang memiliki kenaikan kekayaan yang tiba-tiba," katanya.
Saat ini, penerapan pembuktian terbalik dilakukan di tingkat persidangan. Pada kasus korupsi dengan terdakwa Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bahasyim Assifie, pemerintah berhasil menyita barang bukti uang senilai Rp 66 miliar. Terdakwa Bahasyim dinilai tak bisa membuktikan asal-muasal uang sebesar Rp 66 miliar tersebut. Pada kesempatan tersebut, Bambang juga berharap adanya pengefektifan kewenangan KPK dalam memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN). Kewenangan KPK dalam memeriksa LHKPN sebagaimana tercantum pada Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dinilai Bambang tidak seprogresif pada Pasal 17 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Kini, pasal 17 UU Nomor 28 Tahun 1999 telah dicabut. "Waktu itu, pasal (17) itu memungkinkan lembaga yang disebut KPKPN boleh melakukan penyelidikan jika ada LHKPN yang suspected, mencurigakan. Maka, akan sangat mudah untuk mengklarifikasi orang-orang yang memiliki kenaikan kekayaan yang tiba-tiba," katanya.
