JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Fraksi Demokrat DPR Jafar Hafsah mewacanakan pentingnya undang-undang koalisi pascaputusan terhadap usulan hak angket perpajakan di DPR. Jafar menilai UU ini diperlukan untuk merapikan hubungan antarsesama partai anggota koalisi. Knowledge can give you a real advantage. To make sure you're fully informed about mobil keluarga ideal terbaik indonesia, keep reading.
Jafar termasuk elite partai yang mendorong evaluasi terhadap dua anggota koalisi Demokrat, Partai Golkar dan PKS, yang getol mendorong hak angket pajak."Koalisi itu harus diatur dalam UU, bukan barangnya seperti sekarang. Koalisi juga harus punya AD/ART biar jelas," katanya di Gedung DPR, belum lama ini. Menurut Jafar, kontrak koalisi memang ada. Namun, pihaknya menganggap kontrak belum mengatur hubungan-hubungan secara detail."Koalisi itu intinya loyalitas. Bukan kayak sekarang, belum jalan sudah diganggu. Pertarungannya, anggota koalisi berbeda pendapat wajar. Maka tidak ada pilihan lain, kemarin harus menang," katanya. Jafar menegaskan, inti dari koalisi adalah loyalitas. Dengan demikian, tanpa loyalitas, tak ada koalisi. Jafar mengatakan, memang boleh setiap anggota berbeda pendapat. Namun apa yang terjadi saat ini di koalisi pemerintah, termasuk akibat Partai Golkar dan PKS, tidak lagi mencerminkan kebersamaan.
Jafar termasuk elite partai yang mendorong evaluasi terhadap dua anggota koalisi Demokrat, Partai Golkar dan PKS, yang getol mendorong hak angket pajak."Koalisi itu harus diatur dalam UU, bukan barangnya seperti sekarang. Koalisi juga harus punya AD/ART biar jelas," katanya di Gedung DPR, belum lama ini. Menurut Jafar, kontrak koalisi memang ada. Namun, pihaknya menganggap kontrak belum mengatur hubungan-hubungan secara detail."Koalisi itu intinya loyalitas. Bukan kayak sekarang, belum jalan sudah diganggu. Pertarungannya, anggota koalisi berbeda pendapat wajar. Maka tidak ada pilihan lain, kemarin harus menang," katanya. Jafar menegaskan, inti dari koalisi adalah loyalitas. Dengan demikian, tanpa loyalitas, tak ada koalisi. Jafar mengatakan, memang boleh setiap anggota berbeda pendapat. Namun apa yang terjadi saat ini di koalisi pemerintah, termasuk akibat Partai Golkar dan PKS, tidak lagi mencerminkan kebersamaan.
