JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Erni Ratnaningsih, mengatakan perlunya komitmen yang baik antara tiga penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Agung) untuk menindak semua kasus korupsi. Hal tersebut ia ungkapkan untuk menanggapi Laporan Tahunan 2010 Mahkamah Agung (MA), Rabu (24/2/2010) lalu, yang menunjukan masih rendahnya putusan perkara korupsi di tahun 2010. You may not consider everything you just read to be crucial information about mobil keluarga ideal terbaik indonesia. But don't be surprised if you find yourself recalling and using this very information in the next few days.
"Yang jelas, antara tiga penegak hukum harus ada komitmen yang baik untuk memberantas kasus korupsi. Kalau tidak, itu sulit," ujar Erna saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/2/2011).Ia menambahkan, tiga penegak hukum itu harus mempunyai kemampuan yang baik dalam kasus korupsi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memilih penegak hukum yang memang memiliki spesialisasi dalam kasus korupsi. "Penanganan kasus korupsi, adalah proses di mana polisi, jaksa, dan Mahkamah Agung memiliki kemampuan yang baik dalam kasus korupsi. Untuk itu harus ada spesialisasi," pungkasnya. Menurutnya, dengan spesialisasi tersebut, hukuman yang sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berjalan maksimal, sehingga dapat membuat para koruptor jera.
"Yang jelas, antara tiga penegak hukum harus ada komitmen yang baik untuk memberantas kasus korupsi. Kalau tidak, itu sulit," ujar Erna saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/2/2011).Ia menambahkan, tiga penegak hukum itu harus mempunyai kemampuan yang baik dalam kasus korupsi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan memilih penegak hukum yang memang memiliki spesialisasi dalam kasus korupsi. "Penanganan kasus korupsi, adalah proses di mana polisi, jaksa, dan Mahkamah Agung memiliki kemampuan yang baik dalam kasus korupsi. Untuk itu harus ada spesialisasi," pungkasnya. Menurutnya, dengan spesialisasi tersebut, hukuman yang sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat berjalan maksimal, sehingga dapat membuat para koruptor jera.
