JAKARTA, KOMPAS.com- Terpidana mafia pajak Gayus Tambunan, disinyalir juga mengurusi wajib pajak perusahaan-perusahaan asing yang termasuk dalam daftar 44 perusahaan dari 151 yang tercatat selama ini. Berdasarkan informasi dari mantan kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution, ada kemungkinan uang yang dimainkan dalam pengemplangan pajak perusahaan asing juga mengalir pada bagian keuangan perusahaan-perusahaan tersebut. Namun Buyung tidak menjelaskan nama-nama perusahaan asing yang juga menikmati dana pajak Indonesia tersebut. "Kalau dari informasi yang saya peroleh uang-uang yang dimainkan dalam pengemplangan pajak perusahaan asing uang itu juga dibagi pada bagian keuangan perusahaan asing.Jadi tidak mustahil orang-orangdi perusahaan asing itu juga bisa terima bagian," ungkap Buyung di Graha Niaga, Selasa (22/02/2011). If you find yourself confused by what you've read to this point, don't despair. Everything should be crystal clear by the time you finish.
Menurutnya, jika benar perusahaan-perusahaan asing turut menikmati pajak itu, berarti mereka pun dapat dituntut perkara tindak pidana korupsi di negaranya masing-masing. Hal ini karena setiap negara mempunyai undang-undang sendiri yang mengatur tentang korupsi. Keterlibatan perusahaan asing lanjut Buyung, bisa juga diusut segera asal Pemerintah mau bertindak."Kalau mereka terima uang itu juga, mereka bisa dituntut di Amerika atau di negaranya. Karena negara lain juga punya undang-undang korupsi. Jadi bisa diusut hal itu tinggal kemauan politik pemerintah," tuturnya. Buyung mengatakan, perusahaan asing juga harus ikut diusut bukan hanya perusahaan Bakrie yang sering dikatakan terlibat kasus mafia pajak Gayus. Hal ini agar menghormati hukum, dimana semua orang diperlakukan sama di mata hukum. "Nah saya kira itu lebih bermanfaat proses hukum dan juga kepentingan masyarakat, ingin ditegakkannya hukum. Semua orang diperlakukan sama juga jangan hanya pada perusahaan Bakrie. Yang lain juga dibongkar. Termasuk perusahaan-perusahaan asing," tegas Buyung.
Menurutnya, jika benar perusahaan-perusahaan asing turut menikmati pajak itu, berarti mereka pun dapat dituntut perkara tindak pidana korupsi di negaranya masing-masing. Hal ini karena setiap negara mempunyai undang-undang sendiri yang mengatur tentang korupsi. Keterlibatan perusahaan asing lanjut Buyung, bisa juga diusut segera asal Pemerintah mau bertindak."Kalau mereka terima uang itu juga, mereka bisa dituntut di Amerika atau di negaranya. Karena negara lain juga punya undang-undang korupsi. Jadi bisa diusut hal itu tinggal kemauan politik pemerintah," tuturnya. Buyung mengatakan, perusahaan asing juga harus ikut diusut bukan hanya perusahaan Bakrie yang sering dikatakan terlibat kasus mafia pajak Gayus. Hal ini agar menghormati hukum, dimana semua orang diperlakukan sama di mata hukum. "Nah saya kira itu lebih bermanfaat proses hukum dan juga kepentingan masyarakat, ingin ditegakkannya hukum. Semua orang diperlakukan sama juga jangan hanya pada perusahaan Bakrie. Yang lain juga dibongkar. Termasuk perusahaan-perusahaan asing," tegas Buyung.
