PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - DPR bisa menggunakan hak legislasinya untuk mengamandemen undang-undang terkait perpajakan. Dalam amandemen, harus dibenahi titik-titik lemah yang selama ini menjadi peluang penyelewengan pajak. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, pengawasan perpajakan oleh DPR tidak hanya lewat panitia angket yang batal terbentuk. DPR masih punya sejumlah kewenangan untuk mengawasi perpajakan. Once you begin to move beyond basic background information, you begin to realize that there's more to mobil keluarga ideal terbaik indonesia than you may have first thought.
"Persoalan perpajakan pada intinya ada di proses pelaporan oleh WP (wajib pajak) yang tidak bisa dipastikan keakuratannya. Ada pula WP nakal mengajak petugas berkolusi untuk mendapat keringanan. Ditambah ada juga petugas nakal dan harus diawasi lebih ketat," ujarnya di Pangkal Pinang, Kamis (24/2/2011). Pembenahan kelemahan itu antara lain bisa dilakukan dengan mengusulkan amandemen undang-undang perpajakan. DPR dimungkinkan mengusulkan amandemen itu karena punya hak legislasi. "Soal pembahasan amandemen mau dibentuk panja atau panji, itu hanya teknis. DPR masih bisa mengawasi pembenahan perpajakan," ujarnya. DPR juga harus meminta pemerintah membenahi dan menyinkronkan peraturan perpajakan. Sinkronisasi itu diperlukan agar tidak ada multi tafsir dalam peraturan perpajakan. "Peraturan mulai dari Menteri Keuangan sampai kantor pajak yang berhadapan dengan WP harus sinkron. Harus menutup celah kolusi WP dengan petugas pajak," ujarnya. Muzani juga mengatakan, fraksi-fraksi di DPR yang menolak hak angket mafia pajak tidak serta merta dapat dicap melindungi mafia pajak. "Stigma seperti itu tidak tepat. Banyak jalan untuk membenahi perpajakan. Sekarang yang terpenting menutup celah kebocoran pendapatan negara dari pajak," katanya.
"Persoalan perpajakan pada intinya ada di proses pelaporan oleh WP (wajib pajak) yang tidak bisa dipastikan keakuratannya. Ada pula WP nakal mengajak petugas berkolusi untuk mendapat keringanan. Ditambah ada juga petugas nakal dan harus diawasi lebih ketat," ujarnya di Pangkal Pinang, Kamis (24/2/2011). Pembenahan kelemahan itu antara lain bisa dilakukan dengan mengusulkan amandemen undang-undang perpajakan. DPR dimungkinkan mengusulkan amandemen itu karena punya hak legislasi. "Soal pembahasan amandemen mau dibentuk panja atau panji, itu hanya teknis. DPR masih bisa mengawasi pembenahan perpajakan," ujarnya. DPR juga harus meminta pemerintah membenahi dan menyinkronkan peraturan perpajakan. Sinkronisasi itu diperlukan agar tidak ada multi tafsir dalam peraturan perpajakan. "Peraturan mulai dari Menteri Keuangan sampai kantor pajak yang berhadapan dengan WP harus sinkron. Harus menutup celah kolusi WP dengan petugas pajak," ujarnya. Muzani juga mengatakan, fraksi-fraksi di DPR yang menolak hak angket mafia pajak tidak serta merta dapat dicap melindungi mafia pajak. "Stigma seperti itu tidak tepat. Banyak jalan untuk membenahi perpajakan. Sekarang yang terpenting menutup celah kebocoran pendapatan negara dari pajak," katanya.
