JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Komnas Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim berpendapat, yang menjadi persoalan dalam sejumlah insiden penyerangan atas nama agama terhadap kaum minoritas bukanlah toleransi antarumat beragama yang menurun. Permasalahan intinya, menurut Ifdhal, adalah ketidakmampuan negara dalam melindungi hak-hak warganya. "Sebetulnya bukan toleransinya. Persoalannya kemampuan negara. Semua dikembalikan ke negara. Karena kita memberikan otoritas lebih kepada negara untuk menggunakan kekerasan, dalam hal ini kepolisian," kata Ifdhal ketika dihubungi, Senin (7/2/2011). The best time to learn about mobil keluarga ideal terbaik indonesia is before you're in the thick of things. Wise readers will keep reading to earn some valuable mobil keluarga ideal terbaik indonesia experience while it's still free.
Negara sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih, kata Ifdhal, seharusnya mampu melindungi hak-hak setiap warga negaranya, termasuk warga minoritas. Dalam kasus penyerangan terhadap penganut Ahmadiyah di Cikeusik, misalnya, menurut Ifdhal, pemerintah seharusnya mampu memberikan jaminan keamanan terhadap Ahmadiyah. "Untuk apa warga negara bayar pajak jika tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah?" kata Ifdhal. Atas penyerangan terhadap penganut aliran Ahmadiyah di Cikeusik, Komnas HAM, meminta agar pemerintah melalui penegak hukum segera mengusut tuntas insiden yang menyebabkan tiga orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka. "Apalagi ada yang tertusuk dalam insiden itu, pelaku-pelaku harus ditangkap," kata Ifdhal. Kemudian, pemerintah, lanjut Ifdhal, harus memulihkan hak warga Ahamadiyah sebagai warga negara. Misalnya, dengan mengganti kerugian yang mereka alami dengan tetap memberikan perlindungan keamanan. "Mereka (Ahmadiyah) juga warga negara, mereka kan juga membayar pajak, mereka tidak melanggar undang-undnag karena itu sama statusnya. Harus ada perlindungan yang sama, tidak boleh didiskriminasikan," tandasnya.
Negara sebagai pihak yang memiliki otoritas lebih, kata Ifdhal, seharusnya mampu melindungi hak-hak setiap warga negaranya, termasuk warga minoritas. Dalam kasus penyerangan terhadap penganut Ahmadiyah di Cikeusik, misalnya, menurut Ifdhal, pemerintah seharusnya mampu memberikan jaminan keamanan terhadap Ahmadiyah. "Untuk apa warga negara bayar pajak jika tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah?" kata Ifdhal. Atas penyerangan terhadap penganut aliran Ahmadiyah di Cikeusik, Komnas HAM, meminta agar pemerintah melalui penegak hukum segera mengusut tuntas insiden yang menyebabkan tiga orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka. "Apalagi ada yang tertusuk dalam insiden itu, pelaku-pelaku harus ditangkap," kata Ifdhal. Kemudian, pemerintah, lanjut Ifdhal, harus memulihkan hak warga Ahamadiyah sebagai warga negara. Misalnya, dengan mengganti kerugian yang mereka alami dengan tetap memberikan perlindungan keamanan. "Mereka (Ahmadiyah) juga warga negara, mereka kan juga membayar pajak, mereka tidak melanggar undang-undnag karena itu sama statusnya. Harus ada perlindungan yang sama, tidak boleh didiskriminasikan," tandasnya.
