JAKARTA, KOMPAS.com " Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menegaskan sikapnya bahwa tidak ada diskriminasi dalam bidang hukum, bahkan jika itu menyangkut kader Partai Demokrat. Presiden mengatakan, partainya tidak akan melindungi yang bersalah. Hal itu dikemukakannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/5/2011), setibanya dari kunjungan kerja dua hari di Bali. "Sikap saya tidak berubah, tidak boleh ada tebang pilih. Sekalipun itu kader Partai Demokrat ataupun dari jajaran pemerintah," katanya. Dalam sepekan terakhir, pemberitaan diramaikan dengan dugaan keterlibatan politisi Demokrat, Bendahara Umum M Nazaruddin, dan anggota Komisi X, Angelina Sondakh, dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games. Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.
Presiden mengatakan, bila sejumlah kader partai politik termasuk Partai Demokrat terlibat, tentu mereka secara obyektif akan terbukti. Presiden mempersilakan lembaga penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugasnya. "KPK dan penegak hukum silakan untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengikutinya dengan transparan," kata Presiden. Presiden juga mengungkapkan keyakinannya bahwa para penegak hukum dan KPK dapat membedakan antara fakta dan analisis sehingga kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Lebih lanjut, Presiden mengatakan, apabila setelah pemeriksaan terbukti benar, maka Partai Demokrat tidak akan mencampuri dan melindungi yang bersangkutan. Presiden juga menyampaikan bahwa terkait sanksi untuk anggota DPR, hal itu tentu sudah ada aturannya. "Dewan Kehormatan Partai Demokrat juga sedang bekerja untuk bisa mengambil putusan yang tepat, putusan-putusan yang jernih dan tegas," katanya. Ia juga telah meminta Ketua Umum Partai Demokrat untuk mengambil langkah-langkah yang tegas mana kala ada kadernya yang terbukti merusak citra partai.
Presiden mengatakan, bila sejumlah kader partai politik termasuk Partai Demokrat terlibat, tentu mereka secara obyektif akan terbukti. Presiden mempersilakan lembaga penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugasnya. "KPK dan penegak hukum silakan untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengikutinya dengan transparan," kata Presiden. Presiden juga mengungkapkan keyakinannya bahwa para penegak hukum dan KPK dapat membedakan antara fakta dan analisis sehingga kebenaran yang sesungguhnya terungkap. Lebih lanjut, Presiden mengatakan, apabila setelah pemeriksaan terbukti benar, maka Partai Demokrat tidak akan mencampuri dan melindungi yang bersangkutan. Presiden juga menyampaikan bahwa terkait sanksi untuk anggota DPR, hal itu tentu sudah ada aturannya. "Dewan Kehormatan Partai Demokrat juga sedang bekerja untuk bisa mengambil putusan yang tepat, putusan-putusan yang jernih dan tegas," katanya. Ia juga telah meminta Ketua Umum Partai Demokrat untuk mengambil langkah-langkah yang tegas mana kala ada kadernya yang terbukti merusak citra partai.
