JAKARTA, KOMPAS.com " Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan mengklarifikasi posisi juru bicara resmi partai pemenang Pemilu 2009 ini. Selama ini, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Ruhut Poltak Sitompul memosisikan dirinya sebagai juru bicara partai. Menurut Syarif, yang juga Menteri Koperasi dan UKM, juru bicara resmi partai terbesar di Indonesia adalah Ketua Divisi Komunikasi Publik Andi Nurpati, dibantu dengan Sekretaris Divisi Komunikasi Publik Hinca IP Panjaitan. "Tidak ada pergantian (jubir). Juru bicara itu yang resmi bagian komunikasi publik," kata Syarif kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (26/5/2011). Informasi tentang
disajikan di sini akan melakukan salah satu dari dua hal: baik itu akan memperkuat apa yang anda ketahui tentang
atau akan mengajari Anda sesuatu yang baru. Keduanya hasil yang baik.
Syarif membantah bahwa hal tersebut disampaikan terkait pernyataan-pernyataan Ruhut yang sering mengundang kontroversi. Pernyataan-pernyataan Ruhut ketika menjadi anggota Pansus Hak Angket Century, misalnya, kerap mengundang kemarahan publik.Terakhir, Ruhut juga terlibat "perang pernyataan" dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Hal tersebut merupakan buntut pernyataan Mahfud bahwa mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin mencoba menyuap Sekjen MK Janedjri M Gaffar.Hal senada disampaikan oleh Ketua Biro Riset Data dan Publikasi Prasetyo Sudjarat. "Dari tugas pokok aksinya, divisi komunikasi publik sebetulnya humas atau jubir partai. Sementara departemen kominfo (Partai Demokrat) merupakan counterpart Kementerian Kominfo," kata Prasetyo. Hingga saat ini, baik Ruhut, Andi, maupun Hinca belum menjawab sambungan telepon untuk dikonfirmasi lebih jauh mengenai hal ini.
Syarif membantah bahwa hal tersebut disampaikan terkait pernyataan-pernyataan Ruhut yang sering mengundang kontroversi. Pernyataan-pernyataan Ruhut ketika menjadi anggota Pansus Hak Angket Century, misalnya, kerap mengundang kemarahan publik.Terakhir, Ruhut juga terlibat "perang pernyataan" dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Hal tersebut merupakan buntut pernyataan Mahfud bahwa mantan Bendahara Umum PD M Nazaruddin mencoba menyuap Sekjen MK Janedjri M Gaffar.Hal senada disampaikan oleh Ketua Biro Riset Data dan Publikasi Prasetyo Sudjarat. "Dari tugas pokok aksinya, divisi komunikasi publik sebetulnya humas atau jubir partai. Sementara departemen kominfo (Partai Demokrat) merupakan counterpart Kementerian Kominfo," kata Prasetyo. Hingga saat ini, baik Ruhut, Andi, maupun Hinca belum menjawab sambungan telepon untuk dikonfirmasi lebih jauh mengenai hal ini.
