JAKARTA, KOMPAS.com " Ketua Komisi X DPR Mahyudin membantah komisinya terlibat dalam kasus suap Sekretaris Menpora Wafid Muharam terkait pembangunan wisma atlet SEA Games 2011. Menurut dia, dugaan keterlibatan dalam mengegolkan anggaran dan memenangkan salah satu perusahaan dalam tender pembangunan dinilai terlalu jauh dari kewenangan yang dimiliki oleh komisi yang dipimpinnya. "Saya sudah jelaskan panjang lebar di dalam bahwa Komisi X tidak tersangkut dalam kasus Sesmenpora karena kami menetapkan anggaran saja kan. Kemudian untuk eksekusi anggaran, pelaksanaan anggaran ini ke dalam program dilakukan kementerian. Kami jauh sekali," ungkapnya di Gedung DPR, Rabu (18/5/2011). Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.
Politisi Demokrat ini menegaskan, komisi tak mungkin mengintervensi kementerian terlalu jauh karena kementerian sendiri sudah memiliki detail-engineering-design (DED) masing-masing, seperti yang diatur dalam Keppres No 80 Tahun 2003.Mahyudin mengakui, memang ada sebutan "koordinator" di dalam koordinasi tugas dalam komisinya. Namun, sebutan ini digunakan untuk pembagian tugas menyampaikan usulan anggaran ke Badan Anggaran dan bukan untuk membagi-bagikan uang balas jasa atau fee seperti yang dituduhkan. "Selama dalam perjalanan Komisi X ini, mereka kan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga banyak anggaran yang dari kementerian itu ditolak. Jadi, apa keterlibatan kami?" tambahnya sambil tertawa. Jika keterangannya diperlukan, Mahyudin mengaku siap dipanggil oleh Dewan Kehormatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan."Kalau KPK memang mau memanggil, saya sebagai Ketua Komisi X siap dimintai penjelasan. Itu kan sebagai kewajiban dari warga negara," tandasnya.
Politisi Demokrat ini menegaskan, komisi tak mungkin mengintervensi kementerian terlalu jauh karena kementerian sendiri sudah memiliki detail-engineering-design (DED) masing-masing, seperti yang diatur dalam Keppres No 80 Tahun 2003.Mahyudin mengakui, memang ada sebutan "koordinator" di dalam koordinasi tugas dalam komisinya. Namun, sebutan ini digunakan untuk pembagian tugas menyampaikan usulan anggaran ke Badan Anggaran dan bukan untuk membagi-bagikan uang balas jasa atau fee seperti yang dituduhkan. "Selama dalam perjalanan Komisi X ini, mereka kan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga banyak anggaran yang dari kementerian itu ditolak. Jadi, apa keterlibatan kami?" tambahnya sambil tertawa. Jika keterangannya diperlukan, Mahyudin mengaku siap dipanggil oleh Dewan Kehormatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan."Kalau KPK memang mau memanggil, saya sebagai Ketua Komisi X siap dimintai penjelasan. Itu kan sebagai kewajiban dari warga negara," tandasnya.
