JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum menegaskan Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan terkait hasil pemilu 2009 di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Salah satu Komisioner KPU Endang Sulastri mengatakan, sampai sejauh ini pihaknya belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kasus tersebut. "Kalau menurut KPU, secara logika, dan rasional, seharusnya (Abdul Hafiz) belum jadi tersangka," ujar Endang sesuai menghadiri sebuah diskusi Warung Daun, Jakarta, Selasa (11/10/2011). Gugatan kasus tersebut tersebut awalnya diajukan calon anggota legislatif dari Partai Hanura, Dapil Halmahera Barat, Maluku Utara, Muhammad Syukur Mandar. Pihak tergugat tidak hanya Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, tapi juga komisioner KPU I Gede Putu Artha, Endang Sulastri, Syamsul Bahri, dan Abdul Aziz. Syukur mengatakan, pelaporan pimpinan dan komisioner KPU karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan terkait hasil pemilu 2009.Dikatakan Endang, jika polisi sudah menetapkan Abdul Hafidz sebagai tersangka, seharusnya kasus dugaan pemalsuan surat tersebut sudah naik menjadi proses penyelidikan. Padahal, kata Endang, beberapa anggota KPU sampai saat ini sama sekali belum dimintai keterangan dalam konteks penyelidikan kasus tersebut. "Dan seharusnya mesti ada pemberitahuan dong secara resmi kalau jadi tersangka, dan itupun belum ada kan sampai sekarang ini," kata Endang. Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:
Sebelumnya, Ketua KPU, Abdul Hafiz menilai kasus tersebut terjadi karena kekeliruan antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian saja. Menurut Hafiz, kasus Syukur sudah selesai karena sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi. "Beliau tidak terpilh karena suaranya kurang dibanding partai lain. Kasus ini sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi 23 Mei 2009. MK memutuskan permohonan pemohon ditolak secara keseluruhan. Kasus ini sudah diselesaikan di MK," ujar Hafiz saat melakukan konferensi pers di KPU. Seperti diberitakan, sampai saat iniisu mengenai penetapan tersangka Ketua KPU masih simpang siur. Direktur I Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Agung Sabar Santoso, Senin (10/10/2011), menyampaikan, Polri telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) tertanggal 15 Agustus 2011 ke Kejaksaan Agung melalui Wakil Jaksa Agung Darmono. Dalam SPDP bernomor No.B./81-DP/VII/2011/Dit.Tipidum disebut, Hafiz ditetapkan tersangka sejak 15 Agustus 2011 lalu. Hafiz dikenakan Pasal 263 dan Pasal 266 KUH-Pidana tentang pemalsuan dan memberikan keterangan palsu pada akta otentik. Namun, pada Senin (10/11/2011) malam, Kepala Badan dan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman membantah bahwa Hafiz telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Sutarman, sejauh ini belum dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus tersebut. "Pemeriksaan saksi-saksi meliputi anggota KPU Halmahera Barat, kemudian siapa-siapa yang membuat dan menetapkan surat suara dari KPU Halmahera Barat, lalu siapa yang menetapkan suara di KPU pusat. Itu kan ada prosesnya, baru pimpinan KPU tanda tangan. Prosesnya itu belum kami periksa," kata Sutarman.
Sebelumnya, Ketua KPU, Abdul Hafiz menilai kasus tersebut terjadi karena kekeliruan antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian saja. Menurut Hafiz, kasus Syukur sudah selesai karena sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi. "Beliau tidak terpilh karena suaranya kurang dibanding partai lain. Kasus ini sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi 23 Mei 2009. MK memutuskan permohonan pemohon ditolak secara keseluruhan. Kasus ini sudah diselesaikan di MK," ujar Hafiz saat melakukan konferensi pers di KPU. Seperti diberitakan, sampai saat iniisu mengenai penetapan tersangka Ketua KPU masih simpang siur. Direktur I Tipidum Bareskrim Polri, Brigjen (Pol) Agung Sabar Santoso, Senin (10/10/2011), menyampaikan, Polri telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulai penyidikan (SPDP) tertanggal 15 Agustus 2011 ke Kejaksaan Agung melalui Wakil Jaksa Agung Darmono. Dalam SPDP bernomor No.B./81-DP/VII/2011/Dit.Tipidum disebut, Hafiz ditetapkan tersangka sejak 15 Agustus 2011 lalu. Hafiz dikenakan Pasal 263 dan Pasal 266 KUH-Pidana tentang pemalsuan dan memberikan keterangan palsu pada akta otentik. Namun, pada Senin (10/11/2011) malam, Kepala Badan dan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman membantah bahwa Hafiz telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Sutarman, sejauh ini belum dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus tersebut. "Pemeriksaan saksi-saksi meliputi anggota KPU Halmahera Barat, kemudian siapa-siapa yang membuat dan menetapkan surat suara dari KPU Halmahera Barat, lalu siapa yang menetapkan suara di KPU pusat. Itu kan ada prosesnya, baru pimpinan KPU tanda tangan. Prosesnya itu belum kami periksa," kata Sutarman.
